Frame Daily,Jakarta – Dari ahli serangga hingga memimpin lembaga dengan anggaran puluhan triliun rupiah. Perjalanan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kini berakhir di tengah kontroversi. Sosok yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 2024 untuk memimpin program strategis Makan Bergizi Gratis itu kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola program tersebut.
Pria kelahiran Garut tahun 1967 itu merupakan lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan IPB. Karier akademiknya berkembang di bidang proteksi tanaman dan entomologi. Gelar magister diperoleh dari University of Bonn, Jerman, sedangkan gelar doktor diraih dari Leibniz University Hannover dengan spesialisasi Entomologi Terapan. Sejak awal karier hingga menjadi guru besar, fokus penelitian Dadan berkisar pada ekologi serangga, hama pertanian, dan ketahanan pangan.
Kariernya kemudian meluas ke dunia manajemen pendidikan dan kelembagaan. Ia pernah menjabat Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha IPB serta memimpin Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau di Halmahera Barat sebelum ditunjuk menjadi Kepala BGN pada Agustus 2024.
Ahli Serangga Memimpin Badan Gizi, Apa Hubungannya?
Ketahanan pangan berbicara soal ketersediaan bahan makanan. Gizi berbicara tentang kualitas nutrisi, pola konsumsi, kesehatan masyarakat, keamanan pangan, hingga intervensi kesehatan untuk mencegah stunting dan malnutrisi.
Di titik inilah kritik mulai muncul.
Kritik yang Sulit Diabaikan
Penunjukan Dadan sejak awal memunculkan pertanyaan mengenai minimnya latar belakang gizi di jajaran pimpinan BGN. Bahkan dalam berbagai diskusi publik dan reaksi masyarakat, banyak pihak mempertanyakan mengapa lembaga yang mengurusi nutrisi nasional tidak dipimpin oleh ahli gizi, epidemiolog, dokter kesehatan masyarakat, atau pakar nutrisi pangan.
Secara manajerial, seseorang tidak harus berasal dari bidang yang sama untuk memimpin sebuah lembaga. Banyak kementerian dan badan dipimpin figur dengan latar belakang berbeda.
Namun BGN memiliki karakter khusus. Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi menyangkut standar nutrisi, keamanan pangan, pengawasan kesehatan, hingga mitigasi risiko keracunan makanan. Kompetensi teknis di bidang gizi menjadi faktor yang sangat relevan dalam pengambilan kebijakan.
Karena itu, kritik yang muncul bukan semata-mata soal profesi Dadan sebagai ahli serangga, melainkan soal kesesuaian antara kompetensi inti pemimpin dengan mandat utama lembaga yang dipimpinnya.
Apakah Penunjukan Dadan Salah?
Jika ukuran yang digunakan adalah otoritas ilmiah di bidang gizi, maka publik wajar mempertanyakan pilihan tersebut. Ahli serangga tetaplah ahli serangga. Keahlian itu tidak otomatis bertransformasi menjadi keahlian nutrisi masyarakat.
Sudut Pandang yang Lebih Besar
Kasus Dadan sebenarnya membuka perdebatan yang lebih luas: apakah jabatan teknis harus selalu dipimpin oleh ahli di bidang yang sama?
Tidak ada jawaban tunggal.
Seorang ahli gizi mungkin unggul dalam aspek substansi, tetapi belum tentu mampu mengelola organisasi raksasa dengan anggaran triliunan rupiah. Sebaliknya, seorang akademisi pertanian berpengalaman mungkin piawai membangun sistem, tetapi membutuhkan dukungan kuat dari pakar gizi untuk memastikan kualitas kebijakan.
Persoalannya menjadi berbeda ketika hasil program mulai menuai kontroversi. Saat itu, latar belakang pemimpin akan ikut diperiksa publik sebagai bagian dari evaluasi.
Pada akhirnya, yang dipertanyakan bukan karena Dadan mempelajari serangga. Yang menjadi sorotan adalah apakah kompetensi yang dimilikinya benar-benar paling relevan untuk memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas gizi puluhan juta anak Indonesia. Itu pertanyaan yang hingga kini masih terus diperdebatkan.
Komentar