Frame Daily, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Target tersebut dipatok di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dibayangi konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, serta tingginya suku bunga.
Pemerintah menilai perekonomian nasional memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mengejar target tersebut. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif.
Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode semester I dalam 13 tahun terakhir. Inflasi juga masih berada dalam sasaran, yakni 2,88 persen.
Dari sisi investasi, realisasi sepanjang semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Capaian ini menunjukkan aktivitas investasi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional masih terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator ekonomi domestik juga menunjukkan perkembangan positif.
"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei," kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 116,8. Sementara PMI Manufaktur kembali berada di zona ekspansi dengan angka 50,2.
Dari Mana Mesin Pertumbuhannya?
Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen, pemerintah tidak hanya mengandalkan konsumsi masyarakat. Mesin pertumbuhan baru disiapkan melalui transformasi sektor-sektor ekonomi yang dinilai memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.
Salah satu fokusnya adalah pengembangan ekonomi digital, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI). Sektor-sektor tersebut dipandang memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Pemerintah juga tetap mengandalkan hilirisasi sebagai salah satu motor utama. Sebanyak 26 proyek hilirisasi disebut telah melakukan groundbreaking.
Selain meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, hilirisasi diharapkan memperkuat investasi dan membuka lapangan kerja.
Program B50 juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Sektor pertanian dan energi juga akan direvitalisasi. Pemerintah menyiapkan bursa komoditas mineral sebagai salah satu instrumen untuk membentuk Indonesia Reference Price.
Investasi dan Kredit Jadi Penggerak
Investasi menjadi mesin lain yang diandalkan pemerintah. Realisasi Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas penanaman modal masih bergerak positif.
Dari sektor keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen secara tahunan. Kredit tumbuh 12,67 persen.
Kredit investasi bahkan tumbuh 24,9 persen. Sementara kredit UMKM mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan 1,05 persen pada Juni 2026.
Pemerintah juga akan melibatkan Danantara dan sektor swasta untuk mempercepat investasi strategis.
Daya saing investasi dan ekspor akan diperkuat melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian dagang internasional, serta rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Ketahanan Ekonomi Tetap Dijaga
Di tengah target pertumbuhan tinggi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Cadangan devisa Indonesia pada semester I-2026 mencapai US$145,3 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Neraca perdagangan juga mencatat surplus kumulatif US$3,58 miliar sepanjang Januari-Juni 2026.
Dari aktivitas ekonomi riil, penjualan mobil tumbuh 33,3 persen secara tahunan. Konsumsi listrik meningkat 10,8 persen, sementara penjualan semen tumbuh 13,5 persen.
Pemerintah juga terus mendorong daya beli melalui berbagai stimulus. Pada kuartal I, stimulus yang diberikan mencapai sekitar Rp70 triliun. Sementara pada kuartal II, pemerintah memberikan insentif sekitar Rp26,34 triliun.
Stimulus tersebut mencakup insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Target 2027 Tak Hanya Pertumbuhan
Selain pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah bersama DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.
Inflasi ditargetkan sebesar 2,5 persen. Tingkat kemiskinan diarahkan berada pada kisaran 6-6,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 4,3-4,87 persen.
Pemerintah juga memastikan program perlindungan sosial tetap berjalan dengan alokasi Rp549,9 triliun pada 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, subsidi KUR, serta program perlindungan sosial lainnya.
Dengan demikian, target pertumbuhan 6 persen pada 2027 tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Pemerintah menyiapkan kombinasi investasi, hilirisasi, ekonomi digital, AI, semikonduktor, pertanian, energi, serta konsumsi domestik sebagai mesin pertumbuhan.
Tantangannya adalah memastikan seluruh mesin tersebut mampu bergerak secara bersamaan, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Komentar