Frame Daily, JAKARTA - Produksi beras Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat surplus di tengah tantangan musim kemarau. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut capaian tersebut memperkuat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat berada di Konawe Selatan, Sultra, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, surplus beras Sulawesi Tenggara menjadi salah satu indikator bahwa peningkatan produktivitas pertanian dapat menopang kebutuhan pangan nasional.
Zulkifli yang akrab disapa Zulhas menilai capaian surplus beras Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta kebijakan yang memudahkan petani memperoleh pupuk subsidi. Dukungan tersebut dinilai membantu menjaga produktivitas sawah di tengah kondisi cuaca yang menantang.
"Luar biasa dukungan bupati, gubernur, Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara surplus beras, saya lihat sawah-sawah di sini masih ada yang menguning, luar biasa," kata Zulhas, dikutip ANTARA, Rabu (7/10/2026).
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena surplus beras Sulawesi Tenggara terjadi ketika sebagian petani menghadapi keterbatasan air untuk mengairi lahan. Zulhas mengatakan produktivitas tetap mampu meningkat meski musim kemarau memberikan tekanan terhadap sektor pertanian.
Surplus Beras Dorong Target Swasembada
Zulhas menyebut peningkatan produksi beras di Sultra dapat memberi kontribusi terhadap agenda swasembada pangan yang sedang dikejar pemerintah. Ketersediaan produksi dari daerah dinilai penting untuk memperkuat pasokan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras impor.
"Jadi kebijakan-kebijakan yang tepat terbukti bisa meningkatkan produktivitas, kita swasembada, tidak impor beras lagi," ujar Zulhas.
Menurut dia, peningkatan produktivitas pertanian juga membuka peluang bagi Indonesia untuk bergerak dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menuju pasar ekspor. Produksi yang melebihi kebutuhan dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk memperluas pasar komoditas pertanian Indonesia ke luar negeri.
Kondisi Sultra menjadi gambaran bahwa kebijakan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas di tingkat nasional. Intervensi terhadap sarana produksi, dukungan pemerintah daerah, serta akses petani terhadap pupuk menjadi faktor yang ikut menentukan hasil panen.
Zulhas menilai kebijakan tersebut perlu dijaga agar peningkatan produktivitas dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut memastikan petani memperoleh dukungan yang memadai ketika menghadapi risiko perubahan cuaca dan keterbatasan sumber air.
NTP Petani Capai 131 Persen
Di tengah peningkatan produksi beras Sulawesi Tenggara, Zulhas juga menyoroti perkembangan kesejahteraan petani. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikannya, nilai tukar petani (NTP) telah mencapai 131 persen.
Angka tersebut disebut mencerminkan peningkatan daya beli petani. Zulhas menilai kenaikan NTP menunjukkan kondisi ekonomi petani di perdesaan semakin baik, terutama bagi petani yang bergerak pada komoditas padi dan jagung.
"Artinya petani Indonesia, petani padi dan jagung alhamdulillah sepanjang sejarah nilai tukarnya paling tinggi sekarang ini, 131," katanya.
NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat daya tukar hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan produksi. Kenaikan indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur dampak kebijakan pangan terhadap kesejahteraan pelaku usaha tani.
Zulhas mengaitkan perkembangan itu dengan kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan produksi sekaligus kesejahteraan petani padi dan jagung.
Pemerintah Bidik Produksi Perikanan
Agenda pangan pemerintah tidak berhenti pada komoditas tanaman pangan. Setelah mencatat perkembangan produksi beras dan peningkatan NTP petani, pemerintah kini menghadapi pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta produksi sektor perikanan.
Zulhas mengatakan nilai tukar nelayan (NTN) saat ini masih berada pada level 103 persen. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sektor perikanan memiliki posisi strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
"Meski demikian, tugas pemerintah saat ini juga mengupayakan peningkatan produksi perikanan dan nelayan yang nilai tukar (NTN) masih berada di 103 persen," ujar Zulhas.
Pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum peningkatan produksi pangan dari sektor pertanian sembari memperluas kebijakan yang menyentuh sektor perikanan. Dengan begitu, agenda swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada beras, tetapi juga mencakup komoditas pangan strategis lainnya.
Surplus beras Sulawesi Tenggara pada akhirnya menjadi bagian dari gambaran lebih besar kebijakan pangan nasional. Jika peningkatan produksi dapat dipertahankan, Indonesia berpeluang memperkuat ketahanan pangan domestik sekaligus membuka ruang ekspor hasil pertanian secara lebih luas.
Komentar