Frame Daily, MAkKAH - Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti masih adanya jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongan atau kloternya selama pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Kondisi tersebut dinilai bisa mengganggu distribusi makanan, layanan katering, hingga kenyamanan jemaah.

Pernyataan itu disampaikan Selly Andriany Gantina saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji bersama Tim Pengawas Haji DPR di Tanah Suci, Sabtu (16/5/2026).

“Saya justru menyayangkan apabila ada jemaah yang terlepas dari rombongannya, karena itu akan mengganggu pendistribusian makanan dan konsumsi,” kata Selly.

Menurutnya, pemisahan jemaah dari kloter berdampak langsung pada proses penyaluran konsumsi yang selama ini disesuaikan berdasarkan jumlah jemaah di tiap kelompok terbang.

Distribusi Katering Dinilai Bisa Bermasalah

Selly menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan pihak katering dalam memastikan makanan diterima tepat sasaran dan sesuai jumlah kebutuhan di lapangan.

“Ini tentu akan menjadi evaluasi kami saat nanti rapat dengan Kemenhaj,” ujarnya.

Ia menegaskan pemisahan jemaah dari rombongan seharusnya tidak terjadi dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan sistem kloter dan sektor yang sudah ditetapkan sejak keberangkatan dari Indonesia.

“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami, kenapa sektor maupun Kadaker bisa memisahkan jemaah dari rombongannya. Dan yang terpenting, tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter,” tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap layanan haji tahun 2026, terutama soal akomodasi, konsumsi, dan penempatan jemaah di hotel-hotel sekitar Mekah dan Madinah.

DPR Fokus Awasi Titik Krusial di Madinah

Selain persoalan kloter, Tim Pengawas Haji DPR juga menyoroti sejumlah titik krusial di Madinah, terutama kawasan sekitar masjid Nabawi.

Selly mengatakan DPR akan memberi perhatian khusus pada layanan kesehatan dan fasilitas penunjang jemaah.

“Seperti yang kemarin sudah dirapatkan di DPR, bahwa ada beberapa titik-titik poin, terutama di sektor-sektor sekitaran Masjid Nabawi. Kemudian, kita juga akan memperhatikan beberapa titik krusial seperti halnya rumah sakit-rumah sakit yang menyangkut dengan isu kesehatan,” kata Selly.

Pengawasan tersebut mencakup kesiapan rumah sakit, layanan medis, akses transportasi, hingga kondisi hotel yang ditempati jemaah Indonesia.

Kualitas Hotel dan Menu Makanan Jadi Sorotan

Tak hanya soal distribusi jemaah, DPR juga menerima laporan terkait kualitas makanan katering yang dinilai mulai menimbulkan kejenuhan di kalangan jemaah.

“Selain itu, ada beberapa katering yang mungkin selera Nusantaranya juga memberikan rasa bosan kepada para jemaah, ini harus menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya.

Selly juga mengungkap adanya hotel yang dinilai tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang.

“Dan yang paling pasti, ada beberapa hotel yang kabarnya sangat tidak layak untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang,” katanya.

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026

Pernyataan Komisi VIII DPR menjadi sinyal bahwa evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan difokuskan pada kualitas layanan dasar jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga penempatan kloter.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan petugas penyelenggara haji diharapkan dapat memperbaiki koordinasi antar sektor agar jemaah tetap berada dalam rombongan masing-masing dan memperoleh layanan secara maksimal selama berada di Tanah Suci.