Frame Daily, Jakarta – Istilah desil DTSEN semakin penting untuk dipahami masyarakat. Bukan hanya berkaitan dengan bantuan sosial, data sosial-ekonomi tersebut juga diarahkan pemerintah menjadi acuan agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.
DTSEN merupakan singkatan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Di dalamnya, keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam 10 kelompok atau desil.
Masyarakat kini dapat mengecek data melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Lantas, apa arti desil 1 hingga 10 dan apa hubungannya dengan Pertalite?
Apa Itu Desil DTSEN?
Kementerian Sosial menjelaskan desil sebagai kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial-ekonomi.
Variabel tersebut tidak hanya menyangkut pekerjaan. Penilaian mencakup keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan termasuk kondisi rumah dan daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Seluruh keluarga kemudian dikelompokkan menjadi 10 desil, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.
Artinya:
Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2 berada pada kelompok 10–20 persen.
Desil 3 berada pada kelompok 20–30 persen.
Pengelompokan tersebut berlanjut hingga desil 10, yakni kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan variabel sosial-ekonomi yang digunakan dalam DTSEN.
Desil kemudian dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk menentukan sasaran program.
Kemensos, misalnya, menjelaskan desil 1–4 atau 40 persen kelompok terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Sembako, sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Namun, berada pada desil tertentu tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima seluruh program bantuan, karena setiap program dapat memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan penerima masing-masing.
Cara Cek Desil DTSEN dengan NIK
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Caranya:
- Buka layanan Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Masukkan kode verifikasi yang ditampilkan.
- Pilih Cari Data.
- Sistem akan menampilkan informasi yang tersedia berdasarkan DTSEN.
Cek Desil DTSEN di Cek Bansos Kemensos
Bagaimana jika desil yang muncul dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini?
Data tersebut bukan klasifikasi permanen.
Kemensos menjelaskan desil bersifat dinamis. Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Selanjutnya, desil akan dihitung ulang secara periodik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Apa Kaitannya dengan Pertalite?
Di sinilah DTSEN mulai memiliki relevansi lebih luas.
Pemerintah sedang mendorong penggunaan DTSEN agar subsidi negara lebih tepat sasaran, termasuk pada sektor energi.
Kementerian ESDM dan BPS sebelumnya telah melakukan finalisasi data penerima subsidi sektor energi. Kementerian ESDM menyebut pemanfaatan DTSEN diarahkan menjadi acuan penerima subsidi LPG 3 kilogram, listrik dan BBM.
Arah kebijakan tersebut juga muncul dalam kebijakan fiskal pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan subsidi energi dan bantuan sosial didorong agar lebih tepat sasaran dengan berbasis DTSEN.
Artinya, posisi seseorang dalam DTSEN berpotensi semakin penting ketika pemerintah menentukan siapa yang menjadi sasaran berbagai bentuk subsidi energi.
Namun, ada perbedaan yang harus diperhatikan.
Sampai saat ini belum tepat menyimpulkan bahwa desil tertentu otomatis boleh membeli Pertalite sementara desil lainnya otomatis dilarang.
Dokumen perencanaan pemerintah 2026 menunjukkan proses menuju subsidi BBM tepat sasaran mencakup sinkronisasi DTSEN lintas kementerian dan lembaga, penetapan kriteria penerima subsidi, finalisasi regulasi hingga roll-out sistem.
Dengan demikian, DTSEN memang memiliki hubungan dengan arah penataan subsidi BBM, tetapi batas desil penerima Pertalite harus mengikuti ketentuan resmi pemerintah ketika kriteria tersebut ditetapkan.
Hal ini penting karena Pertalite termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan kompensasi pemerintah.
Pemerintah juga masih mempertahankan harga Pertalite pada 2026. Pemerintah bersama Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga Pertalite dan Biosolar hingga 31 Desember 2026, sepanjang asumsi yang ditetapkan pemerintah terpenuhi.
Pemerintah sebelumnya mengakui penyaluran Pertalite masih menjadi persoalan ketepatan sasaran. Kementerian ESDM menyebut Pertalite masih banyak dikonsumsi kelompok masyarakat yang lebih mampu.
Karena itu, penggunaan DTSEN membuka kemungkinan pemerintah mempunyai basis data sosial-ekonomi yang lebih seragam untuk menentukan sasaran subsidi energi.
Bagi masyarakat, hal yang dapat dilakukan saat ini adalah memastikan informasi keluarga dalam DTSEN sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mengikuti ketentuan resmi pemerintah mengenai kriteria penerima subsidi BBM.
Komentar