Frame Daily, AS - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan pajak atau penalti besar kepada perusahaan asal negaranya yang membangun pusat data di luar wilayah Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat, 20 November 2026. Trump mengatakan pemerintahnya tidak akan membiarkan perusahaan Amerika membangun data center di negara lain dan mengancam akan mengenakan pajak besar jika perusahaan tetap melakukannya.
Namun, hingga 21 November 2026, belum ada rincian resmi mengenai bentuk instrumen hukum, tarif, mekanisme pelaksanaan, ataupun perusahaan yang akan terkena kebijakan tersebut. Trump juga menyatakan bahwa ia belum lebih dahulu membahas gagasan tersebut dengan stafnya.
Dengan demikian, pernyataan itu masih perlu diperlakukan sebagai ancaman atau arah kebijakan politik, bukan aturan pajak yang sudah berlaku.
Mengapa pembangunan data center menjadi isu strategis?
Data center merupakan fasilitas yang menyediakan daya komputasi untuk menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi.
Dalam perkembangan AI, kebutuhan pusat data meningkat karena pelatihan dan pengoperasian model memerlukan server, akselerator komputasi, jaringan, serta sistem penyimpanan berkapasitas besar.
Perusahaan teknologi juga membangun pusat data di berbagai negara untuk mendekatkan layanan dengan pengguna.
Lokasi yang lebih dekat dapat membantu mengurangi latensi, yaitu waktu yang diperlukan data untuk berpindah antara pengguna dan server. Hal ini penting bagi layanan seperti pembayaran digital, aplikasi perusahaan, video, serta layanan AI interaktif.
Selain itu, pembangunan fasilitas di negara lain dapat mempertimbangkan ketersediaan lahan, listrik, konektivitas, regulasi, biaya operasional, dan kedekatan dengan pasar.
Reuters mencatat bahwa perusahaan seperti Equinix dan Digital Realty memiliki operasi data center di luar Amerika Serikat. Karena itu, kebijakan yang disampaikan Trump berpotensi menjadi persoalan bagi model ekspansi internasional perusahaan infrastruktur digital.
Apa yang ingin dicapai pemerintah Amerika?
Trump mengaitkan ancaman tersebut dengan keinginan mempertahankan investasi infrastruktur AI di dalam negeri.
Pemerintah Amerika ingin memastikan pembangunan fasilitas komputasi, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi terkait AI lebih banyak berlangsung di wilayahnya.
Namun, pendekatan tersebut menghadapi persoalan praktis. Pembangunan data center membutuhkan ketersediaan listrik, infrastruktur jaringan, izin pembangunan, dan penerimaan masyarakat sekitar.
Di sejumlah wilayah Amerika, proyek pusat data mendapat penolakan karena kekhawatiran terhadap konsumsi listrik, biaya utilitas, dan kebutuhan air.
Dengan kata lain, mendorong seluruh investasi ke dalam negeri tidak otomatis menyelesaikan hambatan pembangunan. Ketersediaan energi dan infrastruktur tetap menjadi faktor penentu.
Bagaimana dampaknya bagi Indonesia?
Indonesia memiliki kepentingan dalam pengembangan pusat data karena pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan kapasitas penyimpanan dan komputasi yang memadai.
Jika perusahaan Amerika menghadapi penalti untuk pembangunan fasilitas di luar negaranya, keputusan investasi internasional berpotensi berubah.
Perusahaan dapat menunda ekspansi, mengubah struktur investasi, atau mengevaluasi lokasi pembangunan. Namun, kemungkinan tersebut belum dapat disebut sebagai dampak yang telah terjadi.
Bagi Indonesia, risiko utamanya adalah ketidakpastian perencanaan investasi. Perusahaan yang sedang mempertimbangkan pembangunan infrastruktur digital harus memperhitungkan kebijakan negara asal, kebutuhan pasar, akses chip, dan biaya energi.
Indonesia juga perlu menghindari ketergantungan pada satu sumber investasi atau pemasok teknologi. Kepastian regulasi, ketersediaan listrik, konektivitas internasional, dan tata kelola data menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya tarik investasi.
Jangan samakan ancaman pajak dengan aturan ekspor chip
Pernyataan Trump muncul di tengah kebijakan lain yang sudah memiliki dasar regulasi, yakni aturan BIS tentang lisensi ekspor semikonduktor canggih ke Indonesia dan beberapa negara lain.
Kedua kebijakan tersebut berbeda.
Aturan BIS telah diterbitkan melalui Federal Register dan mulai berlaku 19 November 2026. Sementara ancaman pajak data center yang disampaikan Trump pada 20 November belum disertai instrumen hukum dan mekanisme pelaksanaan.
Perbedaan ini penting agar pemberitaan tidak membuat pembaca menganggap perusahaan yang membangun data center di Indonesia sudah otomatis terkena pajak baru Amerika.
What next: Perkembangan berikutnya yang perlu dipantau adalah apakah Gedung Putih atau Departemen Keuangan Amerika mengeluarkan proposal formal, serta bagaimana respons perusahaan infrastruktur digital global.
Komentar