Kepala BNPB Bekali 66 Calon Pimpinan Polri Hadapi Krisis

Kepala BNPB membekali 66 peserta Sespimti Polri tentang kepemimpinan bencana, koordinasi lintas lembaga, dan kecepatan mengambil keputusan.

Kepala BNPB Bekali 66 Calon Pimpinan Polri Hadapi Krisis
NI Kristomei Sianturi memberikan pembekalan kepemimpinan penanggulangan bencana kepada 66 peserta didik Sespimti Polri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). (Foto: Dok. BNPB)

Frame Daily, Bandung Barat — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memberikan pembekalan mengenai kepemimpinan dalam penanggulangan bencana dan penanganan krisis kepada 66 peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026. Dalam pembekalan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, kecepatan mengambil keputusan, serta kesiapan pimpinan wilayah dalam melindungi masyarakat ketika bencana terjadi.

Kegiatan berlangsung di Gedung Hoegeng Iman Santoso, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Sebanyak 66 peserta terdiri atas 56 perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi, delapan perwira menengah TNI dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta dua peserta dari Kejaksaan Agung.

Pembekalan bertema “Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis” tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai tanggung jawab seorang pimpinan ketika menghadapi situasi darurat.

BNPB menilai para peserta perlu memahami bahwa penanganan bencana bukan semata-mata persoalan keamanan. Pimpinan wilayah juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan jiwa dan harta masyarakat serta menjaga ketertiban selama situasi krisis.

BNPB Tekankan Empat Prinsip Kepemimpinan Bencana

Dalam paparannya, Kristomei memperkenalkan empat prinsip kerja BNPB yang dianalogikan seperti tali. Empat untai yang dipilin menjadi satu akan lebih kuat dibandingkan ketika masing-masing berdiri sendiri.

Keempat prinsip tersebut adalah Kolaborasi, Responsif, Integratif, dan Sinkronisasi.

Kolaborasi berarti seluruh lembaga, termasuk Polri dan TNI, bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Responsif berarti peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi penugasan dan tindakan di lapangan.

Sementara itu, integratif berarti data dan sumber daya dipadukan di bawah satu komando. Adapun sinkronisasi diperlukan agar waktu dan pembagian peran setiap lembaga berjalan selaras sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan bencana.

BNPB menilai koordinasi tersebut penting karena bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dengan fungsi dan sumber daya berbeda. Tanpa keselarasan, pelaksanaan evakuasi, distribusi bantuan, hingga perlindungan masyarakat dapat menghadapi hambatan.

Dalam konteks kepemimpinan daerah, peserta Sespimti juga diingatkan untuk memahami potensi dan kajian risiko bencana di wilayah masing-masing. Hal ini menjadi bekal apabila kelak mereka dipercaya memimpin wilayah sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Empat Peran Strategis Polri Saat Bencana

BNPB menjelaskan empat peran strategis Polri dalam penanggulangan bencana. Peran tersebut mencakup dukungan evakuasi bersama Basarnas dan TNI, pengamanan jalur evakuasi serta distribusi bantuan, identifikasi korban melalui tim Disaster Victim Identification (DVI), dan perlindungan terhadap warga rentan sekaligus penegakan hukum.

Selain koordinasi antarlembaga, kesiapsiagaan daerah juga menjadi perhatian. Setiap daerah perlu memiliki peta dan kajian risiko yang akurat sesuai karakteristik wilayah, disertai alur mitigasi serta prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat yang jelas.

Pemerintah daerah memegang kendali utama dalam penanganan bencana di wilayahnya. Sementara itu, BNPB di tingkat pusat siap memberikan dukungan apabila skala bencana telah melampaui kemampuan respons daerah.

Kristomei juga menekankan pentingnya kecepatan pengambilan keputusan. Dalam situasi darurat, pimpinan di lapangan dituntut mampu menentukan langkah secara cepat dan tepat meskipun menghadapi keterbatasan waktu maupun informasi.

Modernisasi penanganan bencana melalui integrasi data digital dan pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi keterampilan operasional konvensional. Ketika jaringan seluler dan infrastruktur digital lumpuh, kemampuan membaca peta fisik, menggunakan kompas, serta mengoperasikan radio komunikasi darurat tetap diperlukan agar operasi kemanusiaan dapat berjalan.

BNPB menetapkan beberapa parameter keberhasilan penanganan bencana, yakni warga terlindungi dan dievakuasi tepat waktu, bantuan pertama tiba dengan cepat di setiap titik pengungsian, serta layanan dasar dan penghidupan masyarakat pulih dalam waktu sesingkat mungkin.

Melalui pembekalan tersebut, BNPB berharap lahir pimpinan yang adaptif, mampu mengambil keputusan berbasis data, dan terampil membangun kolaborasi lintas lembaga. Kepemimpinan dalam situasi krisis diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.

Ditulis oleh Senida Aditya

Komentar