RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi Undang-Undang

Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna. Regulasi ini mengatur pemulihan aset hasil tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi Undang-Undang
Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna setelah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Foto : (framedaily.id)

Frame Daily, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI. Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati rancangan regulasi tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan tingkat I, Rabu (18/11/2026).

Kesepakatan itu menjadi perkembangan penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi negara dalam menelusuri, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026). Sampai dengan penyusunan berita ini, persetujuan tingkat I telah terkonfirmasi, sedangkan hasil keputusan paripurna belum dinyatakan sebagai pengesahan final.

Delapan Fraksi Sepakati Pembahasan Dilanjutkan

Rapat pengambilan keputusan tingkat I berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan melibatkan Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah.

Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah melalui proses pembahasan substansi bersama pemerintah. Seluruh fraksi kemudian menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Persetujuan itu mencerminkan kesepakatan politik di tingkat komisi untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan pengambilan keputusan di rapat paripurna. Pemerintah juga menyatakan persetujuannya terhadap kelanjutan proses legislasi tersebut.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU ke tahap berikutnya.

"Apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II?" ujar Dasco dalam rapat, di kutip ANTARA, Rabu (18/11/2026).

Dengan persetujuan seluruh peserta rapat, pembahasan tingkat I dinyatakan selesai. Selanjutnya, DPR akan menentukan keputusan akhir melalui mekanisme rapat paripurna.

Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum di pengadilan. Fokus pemeriksaannya adalah hubungan antara aset dan tindak pidana, bukan semata-mata penjatuhan hukuman kepada seseorang.

Dalam rancangan pengaturannya, proses tersebut mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Pengaturan ini diharapkan dapat membantu negara menghadapi praktik penyembunyian dan pengalihan aset hasil kejahatan. Dalam sejumlah perkara, pelaku dapat menggunakan nama pihak lain atau berbagai instrumen keuangan untuk menyamarkan kepemilikan aset.

Meski demikian, kewenangan tersebut harus berjalan dengan pengawasan peradilan. Pemilik aset dan pihak ketiga yang beritikad baik perlu memperoleh kesempatan yang seimbang untuk membuktikan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Perlindungan Hak Pihak Ketiga Menjadi Perhatian

Pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengambil aset yang berasal dari tindak pidana. Perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam kejahatan juga menjadi bagian penting dalam perumusan regulasi.

DPR menekankan perlunya pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketentuan tersebut diperlukan agar perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan warga negara. Setiap tindakan terhadap harta kekayaan harus didasarkan pada prosedur hukum, bukti yang dapat diuji, dan keputusan lembaga peradilan.

Selain itu, rancangan undang-undang ini mengatur pengelolaan aset melalui badan yang memiliki kompetensi khusus. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan terhadap badan pengelola juga menjadi perhatian agar aset yang telah dirampas tidak kehilangan nilai atau disalahgunakan. Transparansi pengelolaan menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan manfaat regulasi tersebut.

Pemulihan Aset Menjadi Ukuran Keberhasilan

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diproses atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Kemampuan negara memulihkan aset hasil kejahatan juga menjadi bagian penting dari efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktiknya, aset yang berasal dari tindak pidana dapat berpindah tangan, disembunyikan, atau dialihkan ke berbagai instrumen investasi. Kondisi tersebut membuat proses pengembalian kerugian negara maupun pemulihan hak korban membutuhkan mekanisme hukum yang memadai.

RUU Perampasan Aset juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, pengesahan regulasi ini perlu diikuti dengan kesiapan kelembagaan, aturan pelaksana, dan sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan rapat paripurna menjadi tahapan penting bagi masa depan regulasi tersebut. Publik perlu memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kewenangan negara, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Ditulis oleh Shidarta

Media dan broadcast, penulis, journalist

Komentar