DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Berlaku Dua Belas Bulan

DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini memperkuat pemulihan hasil kejahatan dengan mekanisme hukum dan perlindungan hak masyarakat.

DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Berlaku Dua Belas Bulan
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Sumber Tangkapan layar ParlemenTV)

Frame Daily, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum meminta persetujuan peserta rapat, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan. Peserta rapat menyatakan setuju dan pimpinan DPR mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan. Dengan keputusan itu, pembahasan RUU memasuki tahap akhir di DPR setelah melalui proses legislasi selama sekitar 18 tahun.

Pembahasan Rampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Dalam laporan kepada rapat paripurna, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan mengembangkan rancangan awal yang terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.

Dari keseluruhan DIM tersebut, sebanyak 160 merupakan DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Perubahan tersebut mencerminkan penyempurnaan materi pengaturan sebelum rancangan memperoleh persetujuan dalam pembicaraan tingkat II.

Komisi III DPR RI juga mencatat pelibatan masyarakat melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain itu, kegiatan penyerapan aspirasi dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Habiburokhman dalam pembahasan di DPR.

Perampasan Aset Bisa Tanpa Putusan Pidana

Salah satu materi penting dalam regulasi tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini membuka jalur pemulihan aset melalui proses pengadilan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 , mekanisme tersebut dapat diterapkan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau keberadaannya tidak dapat ditemukan. Nilai aset yang menjadi objek perampasan melalui mekanisme ini paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Meski demikian, perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada pengadilan dan harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dalam persidangan. Mekanisme tersebut juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ketentuan mengenai penipuan berbasis teknologi informasi menjadi perhatian karena dapat menjangkau kejahatan seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan kerugian bagi banyak korban. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya penelusuran dan pengembalian aset yang berkaitan dengan kejahatan tersebut.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengawasan Aparat

Pengaturan perampasan aset juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau memiliki aset secara sah dan beritikad baik. Mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan serta memperoleh ganti kerugian sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, regulasi mengatur tahapan penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan memiliki batas waktu dan persyaratan hukum untuk mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.

Pengelolaan aset hasil perampasan juga menjadi bagian penting dari undang-undang. Badan yang dibentuk Presiden akan menjalankan fungsi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan.

Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset melibatkan badan independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan juga dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana.

Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban aparat menjadi unsur penting dalam penerapannya.

Undang-Undang Berlaku Setelah Masa Transisi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah proses pembahasan diselesaikan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Puan juga menjelaskan bahwa pembahasan telah melibatkan partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja. Masukan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi sebelum diambil keputusan di tingkat paripurna.

Meski memperoleh persetujuan DPR, penerapan undang-undang ini tidak berlangsung secara langsung pada hari yang sama. Berdasarkan Pasal 74 yang dirangkum ANTARA, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Ketentuan tersebut memberikan masa persiapan bagi pemerintah untuk membangun kelembagaan dan menyiapkan mekanisme pelaksanaan. Selain itu, perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Dengan demikian, keberhasilan regulasi ini tidak hanya ditentukan oleh pengesahan di parlemen. Kemampuan aparat menelusuri aset, mengembalikan kerugian korban, menjaga transparansi, dan melindungi hak masyarakat akan menjadi ukuran penting dalam pelaksanaannya.

Ditulis oleh Shidarta

Media dan broadcast, penulis, journalist

Komentar