Putusan MK Batasi PK Pejabat TUN, Bagaimana Penerapannya dalam Perkara Gibran?

Analisis hukum Ikhsan Faisal terkait Putusan MA 742 K/TUN/2026, pembatasan PK pemerintah berdasarkan Putusan MK 24/PUU-XXII/2024 dan SEMA 2/2024.

Putusan MK Batasi PK Pejabat TUN, Bagaimana Penerapannya dalam Perkara Gibran?
Ikhsan Faisal, S.H., Praktisi Hukum dan Managing Partner SAP Law Firm

MA 742 K/TUN/2026 dan Batas Kewenangan Pemerintah Mengajukan PK, Ini Analisis Yuridis Ikhsan Faisal

Oleh: Ikhsan Faisal, S.H., Praktisi Hukum dan Managing Partner SAP Law Firm

Frame Daily, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 terkait sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan persoalan hukum baru, terutama mengenai kemungkinan pemerintah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Persoalan tersebut menjadi penting setelah beredarnya surat bertanggal 10 November 2026 dengan Nomor R-04/KSN/SWP/KN.01/11/2026 yang disebut berasal dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI, berisi permohonan pengajuan upaya hukum.

Praktisi Hukum sekaligus Managing Partner SAP Law Firm, Ikhsan Faisal, S.H., menilai persoalan ini perlu dikaji berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024.

Menurutnya, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pemerintah masih dapat menempuh upaya hukum, melainkan apakah pihak tergugat memiliki kewenangan mengajukan PK setelah perkara diputus pada tingkat kasasi.

MA Kabulkan Gugatan Terkait Surat Penyetaraan Pendidikan

Perkara bermula dari gugatan H.M. Subhan, S.H., M.H. terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan.

Pada tingkat pertama, gugatan dinyatakan tidak diterima melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh PTTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Perkara berlanjut ke tingkat kasasi. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan tersebut menjadi dasar bagi kewajiban pihak tergugat untuk menindaklanjuti amar pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan MK Batasi Hak PK Pemerintah

Ikhsan menjelaskan, salah satu dasar hukum utama dalam persoalan ini adalah Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Artinya, pemerintah sebagai pihak tergugat pada prinsipnya tidak lagi memiliki kewenangan mengajukan PK dalam sengketa TUN.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus mencegah ketidakpastian berkepanjangan akibat penggunaan upaya hukum luar biasa oleh institusi pemerintah.

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 Memberikan Tiga Pengecualian

Meski demikian, terdapat ketentuan khusus dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan ruang terbatas bagi Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK.

Pengecualian tersebut meliputi ditemukannya bukti baru atau novum, adanya dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, serta kepentingan mempertahankan hak keperdataan Badan atau Pejabat TUN, khususnya terkait aset negara atau daerah.

Menurut Ikhsan, ketiga pengecualian tersebut harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh digunakan sebagai alasan umum untuk membuka kembali perkara yang telah diputus.

SEMA merupakan pedoman pelaksanaan tugas peradilan, sehingga penerapannya harus tetap memperhatikan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Dalam konteks perkara 742 K/TUN/2026, objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai sengketa aset negara atau daerah.

Dengan demikian, alasan pengajuan PK harus benar-benar memenuhi salah satu persyaratan pengecualian tersebut.

Surat Sekretariat Wakil Presiden Tidak Otomatis Memberikan Kewenangan PK

Terkait beredarnya surat Nomor R-04/KSN/SWP/KN.01/11/2026, Ikhsan menegaskan pentingnya membedakan surat permintaan internal dengan permohonan PK secara formal melalui mekanisme hukum acara.

Menurutnya, Sekretariat Wakil Presiden bukan pihak yang tercantum sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, surat permintaan atau rekomendasi dari lembaga tersebut tidak otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mengajukan PK.

Keberadaan surat tersebut juga perlu dikonfirmasi keaslian, isi, penerima, penandatangan, serta dasar kewenangan penerbitannya melalui instansi terkait.

Kedudukan hukum pemohon PK harus ditentukan berdasarkan hukum acara, bukan semata-mata karena adanya kepentingan faktual terhadap objek sengketa.

Putusan Kasasi Tetap Harus Dilaksanakan

Ikhsan juga mengingatkan bahwa pengajuan PK, apabila memenuhi persyaratan hukum, tidak otomatis menangguhkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian, pengajuan PK tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban melaksanakan putusan pengadilan.

Menurut Ikhsan, apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya salah satu pengecualian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024, pengajuan PK berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Kepastian Hukum Harus Berlaku bagi Semua Pihak

Ikhsan menilai persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan juga menyangkut konsistensi penerapan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati hukum serta putusan pengadilan.

Ia menegaskan bahwa pembatasan kewenangan PK oleh MK harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak masyarakat.

“Pemerintah harus menjadi pihak yang paling depan dalam memberikan teladan kepatuhan terhadap hukum. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum,” tegas Ikhsan.

Catatan: Analisis ini merupakan pendapat hukum penulis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perkara yang menjadi rujukan. Keaslian serta substansi surat Sekretariat Wakil Presiden yang beredar masih memerlukan konfirmasi resmi.

Ditulis oleh Siswanto

Komentar