Frame Daily, Natuna - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu (30/9/2026). Kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memetakan persoalan di wilayah terluar Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sonny Tri Danaparamita. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.
Ironi Daerah Penghasil Gas
Dialog antara pimpinan MPR dan pemerintah daerah setempat menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warga perbatasan. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah ketiadaan kuota gas subsidi bagi masyarakat Natuna.
Kondisi ini memunculkan ironi karena Kabupaten Natuna selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas bumi nasional. Pimpinan MPR menilai pemerintah pusat perlu merespons ketimpangan ini agar daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan prioritas dalam pemenuhan energi warganya.
Lonjakan Harga Pangan dan Fasilitas Kesehatan
Selain krisis alokasi energi di tingkat lokal, pertemuan tersebut mengungkap adanya disparitas harga kebutuhan pokok. Harga pangan di wilayah Natuna dilaporkan bisa 20 hingga 30 persen lebih mahal dibandingkan dengan patokan harga normal di wilayah lain.
Persoalan pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan juga menjadi fokus pembahasan. Pemerintah pusat diminta meningkatkan perhatian dan kualitas fasilitas medis di Natuna, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan layanan kesehatan nasional.
Infrastruktur Nelayan dan Kesejahteraan Perbatasan
Untuk memperkuat roda perekonomian daerah, pimpinan MPR juga menerima usulan peningkatan infrastruktur penunjang fisik. Beberapa kebutuhan yang dinilai krusial meliputi pembangunan dermaga, jembatan, serta cold storage atau fasilitas pendingin untuk mendukung hasil tangkapan nelayan lokal.
Ahmad Muzani memastikan berbagai keluhan dan persoalan yang dihimpun dalam kunjungan ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan, kehadiran negara di Natuna tidak boleh hanya diukur dari aspek keamanan dan pertahanan militer semata.
Penyelesaian masalah kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi syarat mutlak. Lewat dukungan ekonomi dan infrastruktur, Natuna diharapkan dapat berdiri semakin kokoh sebagai garda terdepan Indonesia di kawasan perbatasan.
Komentar