Frame Daily, Jakarta - Kecerdasan buatan semakin masuk ke berbagai tahapan kerja jurnalistik. Teknologi ini dapat membantu produksi konten, pengolahan data, hingga pekerjaan pendukung lainnya. Namun, ketika informasi yang dihasilkan AI ternyata keliru, muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teknologi itu sendiri: siapa yang bertanggung jawab?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam program AI for Journalism: Penguatan Jurnalisme melalui Pemanfaatan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab yang diikuti 487 jurnalis muda dari berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu peserta program tersebut adalah jurnalis framedaily.id, Senida Aditya, yang mengikuti rangkaian pelatihan mengenai pemanfaatan AI dalam kerja jurnalistik.
Program ini merupakan kolaborasi Digital Access Programme – British Embassy Jakarta dan Alunjiva Indonesia. Kegiatannya dimulai pada 28 Agustus 2026 dan mencakup pembelajaran mengenai AI dan transformasi ruang redaksi, penggunaan AI tools, jurnalisme data, verifikasi dan fact-checking, etika, privasi, serta tata kelola AI.
AI Bisa Membantu, tetapi Tidak Mengambil Alih Tanggung Jawab
Dalam kerja jurnalistik, menggunakan AI tidak berarti menyerahkan seluruh proses produksi kepada mesin.
AI dapat membantu mengolah informasi atau mempercepat pekerjaan tertentu. Tetapi hasil yang diberikan tetap perlu diperiksa sebelum digunakan sebagai bagian dari produk jurnalistik.
Di sinilah persoalan tanggung jawab menjadi penting. Jika sebuah sistem AI menghasilkan nama yang salah, angka yang keliru, konteks yang tidak tepat, atau bahkan informasi yang tidak pernah ada, kesalahan tersebut tidak dapat begitu saja dialihkan kepada teknologi.
Keputusan untuk menggunakan informasi tersebut tetap berada dalam proses editorial manusia. Karena itu, verifikasi dan fact-checking menjadi bagian penting dalam pembahasan AI untuk jurnalistik. Jurnalis perlu mengetahui bukan hanya bagaimana mendapatkan hasil dari sebuah tools, tetapi juga bagaimana menguji apakah hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks newsroom, prinsipnya sederhana: AI dapat menjadi alat bantu, tetapi tanggung jawab atas informasi yang diterbitkan tetap berada pada proses jurnalistik.
Belajar AI Bukan Sekadar Belajar Tools
Program AI for Journalism diikuti 487 jurnalis muda melalui pembelajaran daring selama enam hari. Sebanyak 173 peserta kemudian mengikuti pelatihan secara langsung, dengan kegiatan di Jakarta pada 3 Oktober 2026 dan Bandung pada 10 Oktober 2026.
Materinya menunjukkan bahwa literasi AI untuk jurnalis memiliki cakupan yang lebih luas daripada penguasaan perangkat.
Selain AI tools dalam produksi konten, peserta mendapatkan materi mengenai transformasi ruang redaksi dan jurnalisme data. Ada pula pembahasan mengenai verifikasi, fact-checking, etika, privasi, dan tata kelola AI.
Bagi Senida Aditya dari Framedaily.id, keterlibatan dalam pelatihan tersebut menempatkan persoalan penggunaan AI dalam konteks kerja jurnalistik sehari-hari: bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan tanpa menghilangkan proses editorial yang menjadi dasar sebuah berita.
Namun, pengalaman mengikuti pelatihan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa praktik newsroom telah berubah. Dampak terhadap workflow dan kompetensi peserta masih membutuhkan penerapan dan evaluasi lebih lanjut.
Ketika AI Salah, Editor Tetap Harus Bertanya
Persoalan terbesar bukan semata apakah AI bisa salah. Sistem AI memang dapat menghasilkan keluaran yang keliru atau tidak memiliki dasar yang memadai.
Persoalannya adalah apa yang dilakukan newsroom setelah kesalahan itu muncul. Ada beberapa lapisan yang perlu diperiksa sebelum informasi berbantuan AI diterbitkan: sumber asli, angka, nama dan jabatan, tanggal, lokasi, kronologi, kutipan, serta konteks informasi.
Jika AI menghasilkan sebuah klaim, klaim tersebut tetap membutuhkan sumber. Jika AI membuat ringkasan, isi sumber asli tetap perlu diperiksa. Jika AI membantu mengolah data, metode dan hasil pengolahannya tetap perlu dipahami.
Dengan kata lain, AI tidak menghapus kebutuhan terhadap editor dan jurnalis. Justru penggunaan AI membuat kontrol editorial semakin penting. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab juga akhirnya kembali kepada prinsip dasar jurnalistik.
Bukan AI yang menerbitkan berita. Ada jurnalis, editor, dan organisasi media yang mengambil keputusan untuk menggunakan, memeriksa, lalu menerbitkan informasi tersebut.
Karena itu, tantangan terbesar dalam adopsi AI di ruang redaksi bukan hanya bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi bagaimana memastikan kecepatan tersebut tidak mengalahkan akurasi dan verifikasi.
Di titik itulah pelatihan AI untuk jurnalis menjadi relevan: bukan sekadar membuat jurnalis mampu menggunakan teknologi, tetapi memahami batas penggunaan, risiko kesalahan, dan tanggung jawab ketika teknologi tersebut digunakan untuk menghasilkan informasi publik.
Komentar