Frame Daily, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Namun, sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut tercatat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan ini memunculkan perhatian karena lokasinya berada di sekitar salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan wilayah perairan tersebut merupakan bagian dari proses yang telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.
ESDM menegaskan bahwa pencantuman wilayah perairan dalam WUP tidak berarti perusahaan sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” kata Dwi Anggia dalam keterangan resmi Kementerian ESDM.
Mengapa Perairan di Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Pertambangan?
Menurut penjelasan ESDM, proses penetapan wilayah tersebut bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Saat itu, wilayah perairan laut Banten termasuk dalam usulan wilayah pertambangan.
Usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 2015. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan itu kemudian masuk dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapannya kembali tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Pada 2026, pemerintah kembali menetapkan wilayah pertambangan melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Menurut ESDM, keputusan terbaru tersebut mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
ESDM juga menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, penetapan tersebut tidak mencakup kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Masuk WUP Bukan Berarti Tambang Bisa Beroperasi
Perbedaan antara wilayah usaha pertambangan dan izin menambang menjadi bagian penting dalam penjelasan ESDM.
WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan pengelolaan sumber daya mineral. Status tersebut tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun produksi.
ESDM menyatakan hingga saat ini belum menerbitkan izin pertambangan apa pun, baik di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri.
Jika suatu kegiatan pertambangan hendak dilakukan, proses perizinannya tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut ESDM, persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan demikian, keberadaan suatu wilayah dalam peta WUP belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kegiatan pertambangan sudah diizinkan atau dapat langsung beroperasi.
ESDM juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Perlindungan Kawasan Konservasi Tetap Menjadi Perhatian
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan ini juga dikenal sebagai habitat badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang berstatus sangat terancam punah.
Karena itu, penjelasan mengenai batas wilayah pertambangan dan perairan di sekitarnya menjadi penting bagi publik. Informasi mengenai status administratif, potensi mineral, dan proses perizinan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemungkinan aktivitas tambang di kawasan konservasi.
Di sisi lain, pernyataan ESDM bahwa sebagian perairan masuk WUP juga membuka kebutuhan akan transparansi mengenai lokasi dan batas koordinat wilayah tersebut.
Peta yang memperlihatkan hubungan antara batas WUP, perairan sekitar taman nasional, dan kawasan konservasi akan membantu masyarakat memahami secara lebih jelas wilayah yang dimaksud.
Dengan demikian, persoalan Ujung Kulon bukan hanya mengenai apakah taman nasional tersebut masuk wilayah pertambangan. Publik juga perlu mengetahui di mana batas wilayah perairan yang ditetapkan sebagai WUP, bagaimana proses pengawasannya, dan bagaimana pemerintah memastikan perlindungan kawasan konservasi tetap berjalan.
Penegasan ESDM bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan menjadi penjelasan mengenai status kawasan. Namun, keterbukaan dokumen dan peta penetapan wilayah di sekitarnya tetap diperlukan agar pengelolaan sumber daya mineral dan perlindungan lingkungan dapat dipantau secara transparan.
Komentar