Frame Daily, Arab Saudi - Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Makkah kembali menjadi sorotan. Di tengah kondisi fisik jemaah yang mulai menurun akibat padatnya rangkaian ibadah dan cuaca ekstrem, muncul keluhan terkait pembatasan layanan asuransi kesehatan yang dinilai menghambat proses pengobatan.
Isu ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi VIII DPR RI, . Ia menegaskan bahwa perlindungan kesehatan bagi jemaah tidak boleh berhenti hanya karena persoalan teknis administrasi asuransi.
Menurut Selly, pelayanan haji merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijamin negara secara maksimal, termasuk dalam aspek kesehatan.
Jemaah Haji Butuh Perlindungan Nyata
Selly menilai jemaah haji datang ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah, bukan menghadapi ketidakpastian terkait akses layanan medis. Karena itu, sistem asuransi kesehatan yang diterapkan selama pelaksanaan haji harus benar-benar berpihak kepada kebutuhan jemaah.
Ia menekankan bahwa perlindungan kesehatan tidak seharusnya berhenti di tengah proses pengobatan. Jika kondisi jemaah masih membutuhkan perawatan, layanan medis wajib tetap diberikan hingga pasien benar-benar pulih.
Sorotan tersebut muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, terutama bagi kelompok lansia dan jemaah dengan riwayat penyakit tertentu.
DPR Minta Evaluasi Sistem Asuransi Haji
Komisi VIII DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme asuransi dan pelayanan kesehatan haji. Evaluasi dinilai penting agar manfaat perlindungan kesehatan bisa dirasakan secara nyata saat jemaah membutuhkan bantuan medis.
Selain itu, DPR juga mengingatkan bahwa banyak jemaah haji Indonesia berada dalam kondisi rentan karena faktor usia dan kelelahan selama menjalankan ibadah di Makkah.
Kondisi tersebut membuat akses layanan kesehatan menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa dipandang sekadar pelengkap administrasi perjalanan haji.
Pelayanan Haji Jadi Sorotan Publik
Persoalan layanan kesehatan haji belakangan menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul berbagai laporan mengenai kepadatan layanan medis dan keterbatasan fasilitas pendukung bagi jemaah.
DPR berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan jemaah agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia setiap tahun, kualitas layanan kesehatan dipandang menjadi salah satu aspek paling penting dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Komentar