Frame Daily, Bogor – Komisi XIII DPR RI mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung rumah yang menjadi sorotan setelah inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI dan mencocokkan kondisi di lapangan dengan informasi yang sebelumnya diterima DPR.
Kunjungan berlangsung di tengah pemeriksaan terhadap kawasan yang disebut memiliki sejumlah fasilitas tidak lazim untuk hunian di lingkungan lapas. DPR sebelumnya memperoleh informasi mengenai fasilitas tersebut dalam rapat bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 28 September 2026.
Komisi XIII Cek Langsung Rumah yang Disorot
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah memberikan persetujuan kepada Komisi XIII untuk melakukan pengecekan langsung ke Lapas Cibinong. Menurut Dasco, kunjungan diperlukan untuk mencocokkan data yang disampaikan pemerintah dengan fakta yang ditemukan di lokasi.
Pengecekan tersebut juga menjadi tindak lanjut atas temuan fasilitas istimewa di kawasan lapas. DPR ingin melihat kondisi sebenarnya sekaligus memastikan apakah masih terdapat persoalan lain yang perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan parlemen.
Kunjungan DPR dilakukan ketika sejumlah barang dari rumah yang menjadi sorotan juga sedang dikeluarkan. Aktivitas pengeluaran barang tersebut menjadi bagian dari perkembangan terbaru kasus yang sebelumnya ramai setelah sidak Ombudsman.
Temuan Ombudsman Jadi Perhatian
Ombudsman melakukan sidak pada 23 September 2026 dan menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas seperti pendingin ruangan, televisi berukuran besar, kulkas, sofa, serta perlengkapan rumah tangga. Kawasan tersebut berada di dalam kompleks Lapas Cibinong dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.
Persoalan lain yang turut didalami adalah perbedaan kondisi antara saat Ombudsman melakukan sidak dengan pemeriksaan lanjutan pemerintah. Bappisus pada Selasa (29/9) mendatangi Ombudsman untuk memperoleh data dan dokumentasi secara lebih lengkap agar perbedaan temuan tersebut dapat ditelusuri.
DPR Telusuri Kondisi Rumah dan Fasilitas
Kunjungan Komisi XIII menjadi penting karena rumah tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari kawasan yang memiliki fasilitas menyerupai hunian rumah tinggal. DPR juga ingin memastikan informasi mengenai penghuni, penggunaan bangunan, serta fasilitas yang berada di dalamnya.
Selain fasilitas, status sejumlah bangunan juga menjadi perhatian. Sebelumnya diberitakan terdapat 16 unit rumah dinas di kawasan Lapas Cibinong, dengan 13 unit belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Status administrasi dan pemanfaatan bangunan tersebut masih didalami.
Pada saat yang sama, proses pengeluaran barang dari rumah yang menjadi sorotan berlangsung di lokasi. Status barang yang dikeluarkan perlu dipastikan melalui keterangan resmi, sehingga aktivitas tersebut tidak langsung disebut sebagai penyitaan.
Pemeriksaan Berlanjut
Kunjungan Komisi XIII DPR RI menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian pemeriksaan Lapas Cibinong. Setelah Ombudsman melakukan sidak, pemerintah melakukan pemeriksaan internal, sementara DPR melakukan pengecekan langsung untuk membandingkan informasi yang diterima dengan kondisi lapangan.
Hasil kunjungan Komisi XIII selanjutnya dapat menjadi bahan dalam menentukan tindak lanjut pengawasan terhadap pengelolaan Lapas Cibinong. Pemeriksaan juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan rumah, fasilitas yang ditemukan, keberadaan warga binaan di kawasan tersebut, serta status barang yang saat ini sedang dikeluarkan.
Frame Daily terus memantau perkembangan dari Lapas Cibinong dan akan memperbarui informasi berdasarkan hasil pengecekan DPR serta keterangan resmi pihak terkait.
Komentar