30.000 KDKMP Ditargetkan Beroperasi Mulai 1 Oktober, Begini Rinciannya

KDKMP ditargetkan mulai beroperasi bertahap pada 1 Oktober 2026. Agrinas menggandeng BUMN dan Himbara untuk mendukung distribusi pangan.

30.000 KDKMP Ditargetkan Beroperasi Mulai 1 Oktober, Begini Rinciannya
Menko Pangan Zulkifli Hasan (tengah) memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (ANTARA)

Frame Daily, JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada 1 Oktober 2026. Persiapan KDKMP diperkuat melalui kerja sama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung distribusi barang dan layanan kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tahapan operasional KDKMP disiapkan melalui penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama (PKS). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari persiapan agar koperasi dapat menjalankan fungsi pelayanan dan penyaluran komoditas kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja,” kata Zulkifli Hasan seusai rapat koordinasi KDKMP di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Zulhas, penandatanganan PKS dilakukan untuk memastikan dukungan BUMN terhadap operasional KDKMP. Skema tersebut diharapkan membuat koperasi memiliki akses terhadap komoditas dan layanan yang akan disalurkan melalui jaringan desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu tadi BUMN, Saudara-saudara lihat, tanda tangan PKS,” ujar Zulhas.

Sejumlah BUMN terlibat dalam kerja sama yang difasilitasi Agrinas. Mitra tersebut mencakup Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), ID FOOD, PT Pos Indonesia (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kimia Farma Trading & Distribution.

KDKMP Salurkan Pupuk hingga LPG 3 Kilogram

KDKMP disiapkan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah menempatkan koperasi tersebut sebagai bagian dari jaringan penyaluran pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga LPG 3 kilogram.

Zulhas mengatakan penyaluran komoditas tersebut akan dilakukan melalui koperasi yang telah memenuhi tahapan persiapan operasional. Keberadaan KDKMP diharapkan membuat distribusi barang dapat menjangkau masyarakat melalui kelembagaan ekonomi di tingkat lokal.

“Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus masuk ke situ, penyalurannya melalui Kopdes. Beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk,” ucap Zulhas.

Fungsi KDKMP tidak hanya diarahkan pada penyaluran komoditas pangan dan energi. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah layanan yang dapat diakses masyarakat melalui koperasi tersebut.

Layanan yang disiapkan antara lain BRILink, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari Permodalan Nasional Madani (PNM), serta pembayaran listrik. Kehadiran layanan tersebut membuat KDKMP diproyeksikan sebagai salah satu titik pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk mendukung aspek pembiayaan dan layanan keuangan, Agrinas juga menandatangani kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank tersebut terdiri atas Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tahapan Operasional KDKMP Mulai Oktober

Pemerintah tidak menargetkan seluruh KDKMP langsung beroperasi pada waktu yang sama. Operasional akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing koperasi.

Zulhas mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi tahap awal pada 7 Oktober 2026. Evaluasi tersebut melibatkan para deputi dan perwakilan direksi BUMN yang terkait dengan pelaksanaan program KDKMP.

“Tanggal 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil, para dirut,” tutur Zulhas.

Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengetahui koperasi yang telah terisi dan mulai menjalankan aktivitas setelah operasional dimulai. Pemerintah akan melihat kesiapan lapangan, termasuk pelaksanaan fungsi distribusi dan layanan yang telah dirancang.

Tahapan berikutnya dijadwalkan pada 15 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, sejumlah pejabat pemerintah direncanakan turun langsung ke KDKMP sebagai pramuniaga untuk melihat pelaksanaan kegiatan koperasi.

Zulhas menyebut langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa koperasi yang telah siap memang mulai menjalankan aktivitasnya. Ia mengatakan dirinya dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Zulhas.

Target 30.000 KDKMP Beroperasi

Operasional KDKMP dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan setiap koperasi. Pemerintah mengakui belum seluruh koperasi akan menjalankan kegiatan pada 1 Oktober 2026.

“Mungkin belum semua, tetapi secara bertahap,” kata Zulhas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan sekitar 23.000 bangunan KDKMP telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 koperasi masih menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum diserahterimakan kepada desa untuk dioperasikan.

Tahapan verifikasi dan validasi menjadi bagian penting sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh. Pemerintah perlu memastikan kesiapan kelembagaan dan operasional agar distribusi barang serta layanan dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap barang dan layanan.

Kerja sama Agrinas dengan sejumlah BUMN dan Himbara menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mencapai target tersebut. Setiap mitra memiliki peran dalam menyediakan komoditas, layanan, distribusi, maupun dukungan transaksi yang dibutuhkan KDKMP.

Dengan jadwal awal pada 1 Oktober, pemerintah akan melihat kesiapan KDKMP secara bertahap sebelum melakukan evaluasi pada 7 Oktober. Tahapan lapangan pada 15 Oktober juga akan menjadi momentum untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan koperasi di berbagai daerah.

Operasional KDKMP pada akhirnya akan bergantung pada kesiapan masing-masing koperasi. Pemerintah menargetkan proses bertahap tersebut dapat membawa 30.000 KDKMP beroperasi hingga penghujung 2026 dengan dukungan jaringan BUMN, perbankan, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.

Ditulis oleh Indah Susilo

Komentar