Cegah TPPO, Imigrasi Cilacap Tolak 1.047 Permohonan Paspor, 19 WNA Dideportasi

Cegah TPPO, Imigrasi Cilacap Tolak 1.047 Permohonan Paspor, 19 WNA Dideportasi
Pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. (DT)

Frame Daily, CILACAP – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memperketat pemeriksaan permohonan paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hasilnya, sebanyak 1.047 permohonan paspor ditolak atau ditunda sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026 karena ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan dengan keterangan yang disampaikan pemohon.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi praktik pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang kerap menggunakan modus perjalanan wisata maupun tawaran pekerjaan bergaji besar.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Ganesa Wisesa, mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara berlapis melalui wawancara, verifikasi sistem, hingga profiling terhadap pemohon paspor.

Petugas juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi calon pemohon yang diduga memiliki tujuan keberangkatan berbeda dari keterangan awal.

Mengaku Wisata, Hasil Pemeriksaan Justru Terindikasi Akan Bekerja

Ganesa mengungkapkan, salah satu indikasi yang sering ditemukan adalah pemohon mengaku hendak berwisata ke luar negeri. Namun, setelah dilakukan pendalaman, petugas justru menemukan dugaan bahwa pemohon tersebut memiliki tujuan untuk bekerja.

Bahkan, ada pemohon yang mengaku memiliki saudara di negara tujuan. Setelah ditelusuri, orang yang dimaksud ternyata hanya seseorang yang dikenal dan diduga berperan sebagai perekrut tenaga kerja.

“Petugas dapat menunda proses penerbitan paspor hingga pemohon mampu melengkapi persyaratan dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ganesa dalam keterangan pers, Senin (16/11).

Sejumlah negara yang kerap menjadi tujuan dalam kasus-kasus tersebut antara lain Malaysia dan Singapura. Menurut Ganesa, pengawasan sejak proses penerbitan paspor merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Cilacap, dari praktik perdagangan orang.

Modus yang digunakan biasanya berupa tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, proses cepat, serta kemudahan keberangkatan ke luar negeri.

19 WNA Dideportasi, Empat Orang Didetensi

Tidak hanya memperketat pemeriksaan paspor, Imigrasi Cilacap juga meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah kerjanya.  Dari hasil pengawasan tersebut, Imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap 19 WNA dan pendetensian terhadap empat orang.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Muklis Akbar, menyebutkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pihaknya telah melaksanakan 36 kegiatan pengawasan keimigrasian dan 42 kegiatan pengawasan intelijen.

“Dari hasil pengawasan tersebut, Imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap 19 warga negara asing dan pendetensian terhadap empat orang,” ungkap Muklis.

Ia menjelaskan, sebagian besar WNA yang dideportasi merupakan pelimpahan dari Nusakambangan setelah menyelesaikan masa penahanan. Sementara itu, empat WNA lainnya terbukti melanggar ketentuan izin tinggal atau overstay lebih dari 60 hari sehingga dikenai ketentuan Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian.

Pelanggaran tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan, mulai dari masalah keluarga, izin tinggal yang telah berakhir, hingga ketidaktahuan terhadap aturan keimigrasian di Indonesia.

Pengawasan WNA Menjangkau Empat Kabupaten

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Melalui kegiatan pengawasan lapangan maupun intelijen, Imigrasi berupaya mendeteksi potensi pelanggaran sekaligus mengambil tindakan terhadap warga asing yang tidak mematuhi aturan.

Terbitkan 40.735 Paspor hingga Oktober 2026

Di tengah peningkatan pengawasan, pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Cilacap tetap berjalan. Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 40.735 paspor telah diterbitkan. Selain itu, Imigrasi Cilacap juga telah memproses 2.335 layanan haji on the spot dan menerbitkan 731 izin tinggal bagi warga negara asing.

Berdasarkan data keimigrasian, WNA yang paling banyak tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap berasal dari China. Berikutnya disusul warga negara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian tetap berjalan beriringan.

Imigrasi Cilacap terus mengoptimalkan pengawasan terhadap lalu lintas orang, baik warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri maupun warga asing yang berada di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan praktik TPPO, mencegah penyalahgunaan izin tinggal, serta memberikan perlindungan lebih maksimal kepada masyarakat.

Ditulis oleh DT Wangsawiredja

Komentar