Frame Daily, Jakarta-Sebanyak 122 program studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta telah ditutup sepanjang 2026. Angka ini sempat memunculkan anggapan bahwa pemerintah mulai menyingkirkan jurusan yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, membenarkan adanya penutupan tersebut. Namun ia menegaskan langkah itu bukan kebijakan pemerintah untuk memangkas jurusan tertentu. Seluruh penutupan dilakukan berdasarkan usulan kampus penyelenggara, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Brian mengatakan, "Sepanjang tahun 2026 memang telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan itu berdasarkan usulan dari badan penyelenggara, baik PTN maupun PTS."
Alasan penutupan pun beragam. Ada program studi yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa, ada pula yang diubah menjadi program baru yang dinilai lebih diminati dan memiliki peluang kerja lebih luas. Salah satu contoh yang disampaikan adalah perubahan program studi Matematika menjadi Aktuaria.
Brian juga membantah anggapan bahwa pemerintah sedang menjalankan program penutupan jurusan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, fokus kementerian justru pada pengembangan dan pembaruan substansi pembelajaran agar tetap mengikuti perkembangan zaman.
"Hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami," kata Brian menanggapi isu penutupan prodi demi menyesuaikan kebutuhan industri.
Kementerian lebih mendorong kampus untuk memperbarui kurikulum dan mengembangkan program studi yang sudah ada. Jurusan lama tidak selalu dihapus, tetapi dapat bertransformasi mengikuti perkembangan bidang baru, mulai dari kecerdasan buatan, machine learning, hingga robotika.
Perdebatan soal relevansi program studi sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun ketika pejabat Kemdiktisaintek melontarkan wacana evaluasi terhadap prodi yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Kini pemerintah menegaskan bahwa yang terjadi bukan penutupan massal oleh negara, melainkan penyesuaian yang diusulkan dan dilakukan oleh kampus masing-masing.
Komentar