Frame Daily, JAKARTA - Stimulus ekonomi 2026 disiapkan pemerintah untuk kuartal IV dengan anggaran sementara sekitar Rp31 triliun. Paket kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha hingga 2027.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan stimulus ekonomi 2026 dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Pemerintah juga melakukan sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga agar manfaat program dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026), seperti dikutip ANTARA.
Program awal dalam stimulus ekonomi 2026 mencakup pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun, dengan fokus penerima pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah sasaran masih menjalani proses pemeriksaan silang data antarkementerian dan lembaga untuk memastikan ketepatan penerima manfaat.
Dari sisi pangan, stimulus ekonomi 2026 mencakup bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026. Program senilai Rp17,5 triliun itu ditujukan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) kelompok desil 1–4.
Pekerja Mendapat Tambahan Perlindungan
Pada sektor ketenagakerjaan, stimulus ekonomi 2026 diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan program pengembangan kompetensi pada 2027. Program magang ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, sedangkan pelatihan vokasi diperuntukkan bagi 300 ribu orang.
Kebijakan perpajakan turut masuk dalam paket tersebut. Pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan akan diperluas ke seluruh sektor dan diproyeksikan mencakup 7,5 juta pekerja.
Pemerintah juga membahas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ruang pendapatan pekerja sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.
Perumahan hingga Industri Ikut Didorong
Sektor perumahan menjadi bagian penting dari stimulus ekonomi 2026 yang berlanjut ke 2027. Pemerintah menyiapkan perpanjangan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar serta fasilitas atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah dengan harga sampai Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk pembelian rumah hingga Rp500 juta. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian.
Pada sektor pekerja bukan penerima upah, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dilanjutkan pada 2027. Pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan juga akan disesuaikan dengan skala penghasilan.
Pemerintah turut menyiapkan standar PPN baru untuk logam mulia berkadar 99,9 persen pada industri perhiasan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal oleh pelaku usaha.
Haryo mengatakan penguatan bauran kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus mendorong sektor penggerak ekonomi. “Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Rangkaian kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait di Istana Negara. Pemerintah menempatkan paket ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi 2027 dengan fokus pada daya beli, kapasitas pekerja, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Komentar