Frame Daily, Purbalingga – Mengantisipasi potensi konflik selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, Polres Purbalingga mulai memetakan sejumlah titik kerawanan, mulai dari konflik sosial hingga persoalan hukum. Langkah tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektoral bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pemangku kepentingan di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Purbalingga, Rabu (11/11).
Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan, koordinasi lintas sektoral diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sekaligus menyamakan langkah antarlembaga dalam mengawal seluruh tahapan Pilkades.
Menurutnya, hasil pemetaan awal menunjukkan adanya sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi lebih lanjut.
"Kami mengundang untuk membahas, kami mengundang untuk memberikan informasi dan harapan terakhirnya pelaksanaan Pilkades 2026 bisa berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," ujar Hendry.
Konflik Sosial dan Hukum Jadi Fokus Mitigasi
Kapolres menjelaskan, potensi kerawanan yang teridentifikasi mencakup konflik hukum, konflik sosial, serta dinamika lain yang berpeluang muncul selama proses pemilihan kepala desa.
Untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut, Polres Purbalingga bersama stakeholder terkait akan menggelar rapat teknis khusus guna merumuskan langkah antisipasi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
"Hasil mitigasinya ada beberapa hal potensi kerawanan yang bisa muncul, tadi diputuskan akan ada rapat teknis tersendiri untuk memitigasi potensi-potensi yang kemungkinan akan muncul," jelasnya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap sejumlah wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan dinamika politik menjelang Pilkades. Kepolisian akan mengoptimalkan pengawalan keamanan, pelayanan kepada masyarakat, serta edukasi untuk mencegah berkembangnya provokasi dan konflik antarwarga.
"Untuk tempat-tempat yang dikatakan sudah mulai hangat situasinya kami akan melakukan mitigasi, pengawalan keamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi, dan kita semua akan memberikan yang terbaik sehingga nanti Pilkades juga bisa berjalan aman," pungkas Hendry.
Pemkab Purbalingga Tegaskan Netralitas ASN
Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyatakan pemerintah daerah mendukung upaya pengamanan seluruh tahapan Pilkades 2026 yang dipersiapkan bersama Polres Purbalingga, Kodim, dan Lanud Jenderal Besar Soedirman.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
"Yang terpenting adalah kami menyampaikan sikap netral dalam forum ini. Jadi, baik dari Pemda Purbalingga, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran ASN, kami akan bersikap netral terkait pelaksanaan Pilkades tahun 2026 ini," ucap Dimas.
Selain menekankan netralitas, Wakil Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pilihan politik. Ia meminta warga tetap menjaga kerukunan dan mengutamakan suasana kondusif selama tahapan pemilihan berlangsung.
Menurutnya, kontestasi politik di tingkat desa seharusnya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah belah.
"Walaupun sedang ada pesta demokrasi di level desa, harapannya tetap dengan hati yang tenang dan dingin agar semuanya berjalan dengan lancar," pesannya.
Terkait regulasi pelaksanaan Pilkades, Dimas menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih melakukan penegasan sejumlah ketentuan dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Apabila terdapat arahan atau penegasan dari gubernur maupun jajaran pemerintah provinsi, Pemkab Purbalingga akan kembali berkoordinasi dengan Polres untuk menentukan langkah yang sesuai.
Upaya koordinasi lintas sektoral tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pengamanan sekaligus mencegah potensi konflik sejak dini, sehingga Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Komentar