Frame Daily, Jakarta - Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah ia menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkembang melalui proses hukum dan pembahasan politik di parlemen.
Prasetyo menegaskan, tidak benar apabila pertemuan tersebut disebut berakhir dengan penolakan Prabowo terhadap niat Gibran. Presiden disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, pernyataan tersebut belum berarti Gibran resmi mengundurkan diri. Belum ada pengumuman mengenai penyelesaian proses pengunduran dirinya maupun keputusan final Presiden.
Pada saat yang sama, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden.
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi terbatas pada polemik dokumen pendidikan. Isu tersebut telah memasuki wilayah hukum, politik parlemen, dan keberlanjutan jabatan dalam pemerintahan.
Polemik Ijazah Berkembang Menjadi Persoalan Konstitusional
Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Mahkamah juga menguraikan dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan, termasuk certificate of attendance dan dokumen akademik lainnya.
Namun, terdapat batas penting dalam membaca putusan tersebut. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Dengan demikian, putusan MK tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan yang secara langsung membatalkan status Gibran.
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut. Putusan ini kemudian memperbesar perhatian terhadap proses administrasi pencalonan Gibran.
Kedua perkembangan hukum itu memiliki konteks dan ruang lingkup masing-masing. Karena itu, implikasinya terhadap kedudukan wakil presiden tetap harus dibaca melalui ketentuan hukum dan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Tekanan Parlemen dan Wacana Hak Menyatakan Pendapat
Persoalan tersebut kemudian bergerak ke DPR. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan penggunaan hak tersebut. Surat usulan juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan informal lintas fraksi mengarah pada opsi penggunaan HMP. Namun, dukungan yang disampaikan sejumlah anggota atau pembahasan informal antarfraksi belum sama dengan keputusan resmi DPR.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan dewan telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Usulan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan memperhatikan mekanisme kelembagaan.
Pernyataan Puan memperlihatkan bahwa prosesnya masih berada pada tahap pembahasan dan penanganan kelembagaan. Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran harus diberhentikan.
Secara kelembagaan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak tersebut dapat digunakan antara lain untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Namun, penggunaan hak tersebut tidak otomatis berujung pada pemberhentian. Ada tahapan dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.
Posisi Prabowo: Apa yang Sudah Disampaikan Istana?
Pernyataan Istana menjadi salah satu perkembangan penting karena Prabowo berada dalam posisi sebagai presiden sekaligus pihak yang menerima penyampaian niat pengunduran diri Gibran.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Presiden memberikan sejumlah saran, sedangkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Pernyataan itu tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan final Prabowo terhadap pengunduran diri. Istana juga belum mengumumkan keputusan mengenai tindak lanjut permintaan tersebut.
Di sisi lain, Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati proses politik di DPR. Ia menegaskan bahwa DPR dan para anggotanya memiliki hak konstitusional yang harus dihormati.
Dua pernyataan tersebut memperlihatkan posisi resmi Istana sejauh ini: komunikasi antara presiden dan wakil presiden telah berlangsung, sementara proses politik di parlemen dihormati sebagai bagian dari kewenangan lembaga legislatif.
Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya konflik internal antara Prabowo dan Gibran. Perbedaan sikap, ketegangan, atau keretakan hubungan politik tidak bisa ditarik hanya dari pertemuan dan pernyataan tersebut.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Hal lain yang perlu dipahami adalah perbedaan antara pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri benar-benar terjadi dan menimbulkan kekosongan jabatan, pengisian posisi wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri.
Sementara itu, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan yang berbeda.
Karena itu, wacana HMP di DPR tidak boleh disamakan dengan pengunduran diri Gibran. Keduanya merupakan jalur yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan masa depan jabatan wakil presiden.
Perbedaan ini penting agar perkembangan politik tidak dibaca seolah-olah keputusan pemberhentian sudah diambil.
Masa Depan Politik Gibran Ditentukan oleh Proses yang Berjalan
Untuk saat ini, terdapat beberapa perkembangan yang masih harus ditunggu. Pertama, apakah Gibran akan melanjutkan niat pengunduran dirinya melalui prosedur resmi. Kedua, bagaimana langkah hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Ketiga, bagaimana pimpinan DPR memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Ketiga hal tersebut memiliki jalur dan konsekuensi yang berbeda. Proses hukum berkaitan dengan keabsahan dokumen, proses politik DPR berkaitan dengan penggunaan kewenangan konstitusional, sedangkan pengunduran diri menyangkut status jabatan wakil presiden.
Bagi pemerintahan Prabowo, perkembangan ini juga menghadirkan persoalan tata kelola dan kepastian kelembagaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah terkait posisi wakil presiden mengikuti ketentuan konstitusi, sementara proses hukum dan politik berjalan tanpa saling mengambil alih kewenangan.
Pada akhirnya, masa depan politik Gibran belum dapat ditentukan hanya dari pernyataan niat mundur maupun jumlah anggota DPR yang mendukung usulan HMP.
Arah berikutnya akan bergantung pada keputusan resmi para pihak, perkembangan proses hukum, serta tahapan konstitusional yang mungkin ditempuh. Untuk saat ini, yang telah terjadi adalah penyampaian niat mundur kepada presiden dan bergulirnya usulan politik di DPR—belum keputusan akhir mengenai jabatan wakil presiden.
Komentar