Frame Daily, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahap tindak lanjut di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum itu akan membahas mekanisme serta langkah konstitusional berikutnya terkait pengisian jabatan wakil presiden.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting di tengah dinamika politik nasional dan bergulirnya isu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran.
MPR Punya Waktu 60 Hari Tentukan Pengganti
Ahmad Muzani menjelaskan, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Ketentuan tersebut menjadi salah satu tahapan yang harus diperhatikan dalam proses pergantian jabatan tersebut.
Menurut Muzani, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki tenggat waktu tersendiri. Kepala negara diberikan waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Mekanisme tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan kelembagaan setelah MPR menggelar rapat gabungan. Proses selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Muzani mengungkapkan, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung dalam pertemuan dengan pimpinan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Meski demikian, dalam pertemuan itu Gibran tidak menyampaikan secara terperinci alasan pengunduran dirinya. Muzani hanya menjelaskan bahwa surat tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti oleh pimpinan majelis.
Jokowi Sebut Dinamika Politik Hal Biasa
Respons terhadap kabar pengunduran diri Gibran juga datang dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), Jokowi menilai dinamika dalam jabatan politik merupakan sesuatu yang wajar.
“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” ujar Jokowi kepada wartawan.
Jokowi mengaku telah memberikan pesan kepada putranya bahwa jabatan politik bukan sesuatu yang bersifat permanen. Menurut dia, setiap jabatan memiliki masa dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” katanya.
Meski muncul kabar pengunduran diri Gibran, Jokowi menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut, kata dia, terutama ditujukan terhadap program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” ucap Jokowi.
Gibran Datangi Kompleks Parlemen Sejak Pukul 11.15 WIB
Sebelum pernyataan Ahmad Muzani disampaikan, Gibran telah tiba di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya menjadi perhatian awak media karena berlangsung di tengah isu pengunduran dirinya dari posisi wakil presiden.
Gibran terlihat mengenakan jas hitam dan dasi merah. Setibanya di lobi gedung parlemen, dia langsung berjalan menuju bagian dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu.
Gibran hanya menunjukkan gestur menyapa awak media sebelum menaiki lift menuju ruang rapat MPR. Sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden juga telah berada di kompleks parlemen sebelum kedatangannya.
Pertemuan dengan pimpinan MPR tersebut berlangsung ketika isu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR turut bergulir menyusul persoalan ijazah Gibran.
Hingga berita ini disusun, alasan pengunduran diri belum disampaikan secara terbuka oleh Gibran. MPR kini menjadi lembaga yang akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan menentukan tahapan berikutnya.
Komentar