Frame Daily, Jakarta - Bolehkah internet Starlink dijual lagi lewat voucher? Pertanyaan ini menjadi sorotan setelah kasus Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap, Kepulauan Mentawai, bergulir di Pengadilan Negeri Padang. Perkara tersebut memicu diskusi lebih luas mengenai batas antara kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dan kewajiban mematuhi regulasi telekomunikasi.
Kasus ini juga memunculkan kesalahpahaman bahwa penggunaan Starlink otomatis memperbolehkan seseorang membagikan atau menjual koneksi internet kepada orang lain. Padahal, persoalan hukumnya tidak sesederhana penggunaan perangkat satelit, melainkan berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan layanan telekomunikasi kepada publik.
Di Indonesia, terdapat dua lapis aturan yang perlu dipahami. Pertama, ketentuan yang dibuat oleh Starlink sebagai penyedia layanan. Kedua, regulasi telekomunikasi nasional yang mengatur siapa yang boleh menyelenggarakan atau menjual kembali layanan internet kepada masyarakat.
Ketentuan Starlink Mengenai Penjualan Kembali Layanan
Dalam Terms of Service Starlink, pelanggan pada prinsipnya tidak diperbolehkan menjual kembali akses internet kepada pihak lain tanpa otorisasi dari Starlink. Ketentuan tersebut berlaku baik untuk penjualan langsung maupun sebagai bagian dari layanan lain.
Meski demikian, terdapat pengecualian tertentu. Untuk pelanggan dengan paket Priority Plan, Starlink memperbolehkan akses internet dibagikan sebagai layanan community Wi-Fi atau hotspot, misalnya untuk hotel, kapal, atau penggunaan komersial tertentu yang sesuai dengan ketentuan layanan. Di luar skema tersebut, penjualan kembali tetap memerlukan otorisasi Starlink. Artinya, seseorang yang berlangganan paket Starlink rumahan tidak otomatis memiliki hak menjual akses internet kepada masyarakat melalui sistem voucher.
Aturan di Indonesia Tidak Hanya Mengacu pada Starlink
Selain ketentuan dari Starlink, kegiatan menjual akses internet juga diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Penyelenggaraan layanan internet kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang harus memenuhi ketentuan perizinan. Karena itu, seseorang atau badan usaha tidak cukup hanya memiliki perangkat Starlink dan langganan internet untuk kemudian menjual akses kepada publik.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) justru membuka jalur legal bagi pelaku usaha lokal, yakni melalui kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP) yang telah memiliki izin. Dalam skema tersebut, pelaku usaha dapat menjadi reseller atau bagian dari ekosistem ISP resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, regulasi Indonesia tidak menutup peluang usaha penyedia internet skala lokal, tetapi mengharuskan kegiatan tersebut berada dalam kerangka perizinan yang sah.
Senida Aditya
Apakah Sistem Voucher Dilarang?
Jawabannya tidak.
Voucher hanyalah metode penjualan atau pengelolaan akses internet. Sistem hotspot berbasis voucher telah lama digunakan di berbagai tempat seperti hotel, kafe, rumah kos, hingga lingkungan pendidikan.
Yang menentukan legal atau tidak bukanlah penggunaan voucher, melainkan status penyelenggara layanan internetnya.
Apabila seseorang hanya menggunakan voucher sebagai alat distribusi layanan yang telah memiliki dasar hukum dan izin yang sesuai, penggunaan voucher bukanlah persoalan. Sebaliknya, apabila voucher digunakan untuk menjual layanan internet kepada masyarakat tanpa memenuhi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, aspek perizinannya dapat menjadi objek pemeriksaan hukum.
Karena itu, istilah "voucher internet ilegal" kurang tepat digunakan. Yang menjadi fokus regulasi adalah kegiatan penyelenggaraan layanan internetnya.
Mengapa Kasus Yogi Menjadi Sorotan?
Kasus Yogi Gilang Arya Setia memperlihatkan bagaimana persoalan hukum dapat muncul di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses internet.
Dalam perkara yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Padang, jaksa mendakwa Yogi menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin. Hingga kini perkara tersebut masih dalam proses persidangan sehingga belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah melihat dua sisi yang sama-sama penting.
Pertama, penyedia layanan internet memang wajib memenuhi ketentuan perizinan. Kedua, masyarakat di Sikakap memang membutuhkan layanan internet yang kualitasnya lebih baik karena meskipun wilayah tersebut telah terjangkau jaringan 4G, infrastruktur pendukung seperti fiber optik belum tersedia dan layanan masih bergantung pada satu operator.
Karena itu, Komdigi menegaskan tidak bermaksud mengintervensi proses hukum, tetapi mendorong pendekatan pembinaan. Salah satu opsi yang ditawarkan ialah membantu pelaku usaha memenuhi aspek legalitas atau menghubungkannya dengan ISP yang telah berizin agar dapat beroperasi sebagai reseller resmi.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat persoalan ini semata-mata dari sisi penegakan hukum, melainkan juga dari kebutuhan konektivitas masyarakat di daerah terpencil.
Peluang Menjadi Reseller Internet Secara Legal
Model reseller sebenarnya bukan hal baru dalam industri telekomunikasi.
Dalam praktiknya, ISP yang telah memiliki izin dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk memperluas layanan di daerah yang belum terjangkau secara optimal. Pelaku usaha kemudian menjual layanan kepada pelanggan sebagai bagian dari jaringan ISP tersebut.
Skema ini dinilai lebih aman dari sisi regulasi karena seluruh penyelenggaraan layanan berada di bawah penyedia jasa yang telah memiliki izin resmi.
Sementara itu, Starlink juga memiliki jaringan authorized reseller di berbagai negara, termasuk Indonesia. Reseller resmi tersebut memperoleh kewenangan menjual produk dan layanan Starlink sesuai persyaratan yang ditetapkan perusahaan dan regulator setempat.
Menurut Meutya, pendekatan pemerintah tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga pembinaan agar penyedia layanan lokal dapat beroperasi sesuai aturan.
"Bisa jadi mereka kita bantu membuat izin. Bukan dipidana, tetapi dibantu membuat izin. Atau kita bantu juga untuk dikoneksikan dengan ISP-ISP yang sudah mendapat izin di daerah tersebut, sehingga dia menjadi bagian dari ekosistem atau reseller dari ISP tersebut," ujarnya.
Internet Starlink Boleh Dijual, tetapi Tidak Bisa Sembarangan
Kasus di Mentawai memperlihatkan bahwa kebutuhan internet di daerah terpencil dapat melahirkan inisiatif masyarakat untuk menghadirkan konektivitas. Namun, inisiatif tersebut tetap harus berjalan dalam koridor hukum.
Secara umum, internet Starlink tidak dapat begitu saja dijual kembali melalui voucher hanya karena seseorang berlangganan layanan tersebut. Selain harus mematuhi ketentuan Starlink mengenai penjualan kembali layanan, pelaku usaha juga wajib memenuhi regulasi telekomunikasi Indonesia. Karena itu, apabila ingin menjual internet Starlink lewat voucher kepada masyarakat, jalur yang lebih aman adalah melalui mekanisme yang diakui regulator, seperti bekerja sama dengan ISP berizin atau skema resmi lain yang memenuhi persyaratan hukum.
Komentar