Frame Daily, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Pendapatan negara pada 2027 disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun. Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kesepakatan ini belum berarti APBN 2027 telah disahkan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan hasil pembahasan akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026, untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang.
Pendapatan Negara Rp3.435,10 Triliun
Dari target pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun, penerimaan perpajakan disepakati mencapai Rp2.911,95 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun.
Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp522,48 triliun. Adapun penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp666,3 miliar. Angka ini penting dibedakan karena satuannya miliar, bukan triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja kementerian/lembaga (K/L) disepakati sebesar Rp1.556,89 triliun, sedangkan belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.814,36 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan mengalami defisit Rp20,85 triliun, sementara pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun.
Postur fiskal tersebut merupakan hasil pembahasan lanjutan RAPBN 2027. Dalam pembahasan awal pada Juni 2026, pemerintah dan Banggar sebelumnya menetapkan arah defisit fiskal dalam rentang 1,8–2,4 persen PDB. Kesepakatan terbaru menempatkan defisit pada batas atas rentang tersebut, yakni 2,4 persen.
Pemerintah Janjikan Kebijakan Fiskal Tetap Pruden
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Menurut Suahasil, kebijakan fiskal tidak hanya harus pruden, tetapi juga berperan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta membuka ruang bagi investasi.
Pemerintah karena itu merancang kebijakan fiskal 2027 agar bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Sebelumnya, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Target tersebut lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Dalam arah awal pembahasan RAPBN 2027, pemerintah dan Banggar juga menempatkan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, infrastruktur dasar, hingga transportasi antarwilayah sebagai sejumlah bidang yang menjadi perhatian belanja pemerintah pusat.
Pemerintah dan DPR juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan program pembangunan. Pada pembahasan awal, Banggar meminta pemerintah memperhatikan keberlanjutan fiskal, termasuk risiko terkait beban pembayaran utang.
Tahap berikutnya akan menentukan status final postur tersebut. Kesepakatan Banggar dan pemerintah pada 24 September masih berada dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027.
Jika memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan 29 September, rancangan tersebut selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang APBN 2027.
Follow Instagram @framedaily.id_official untuk mendapatkan berita terbaru, fakta, dan cerita di balik isu yang sedang ramai.
Komentar