Frame Daily, Jakarta — Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menggunakan dana APBN 2027 menjadi sorotan publik usai disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, . Gagasan tersebut disebut sebagai langkah untuk mendukung perkembangan industri film daerah dan menghidupkan rumah produksi kecil di berbagai wilayah Indonesia.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Rahmawati menilai pelaku industri film daerah masih menghadapi banyak hambatan, terutama soal akses penayangan karya di jaringan bioskop nasional. Kondisi itu dinilai membuat rumah produksi kecil sulit berkembang dan kalah bersaing dengan produksi film berskala besar.
DPR Dorong Bioskop Desa untuk Film Lokal
Dalam rapat tersebut, Rahmawati mengusulkan adanya dukungan fiskal dari pemerintah untuk rumah produksi kecil atau PH daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang dibiayai melalui APBN 2027.
Menurutnya, keberadaan bioskop desa dapat menjadi ruang distribusi bagi film-film lokal yang selama ini minim akses tayang.
“Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan negara terhadap karya film yang mengangkat budaya dan potensi daerah. Keterbatasan layar bioskop disebut menjadi salah satu faktor yang membuat banyak film lokal kesulitan menjangkau penonton lebih luas.
Dinilai Bisa Majukan Industri Kreatif Daerah
Usulan pembangunan bioskop desa mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Banyak yang menilai langkah tersebut bisa membuka ruang baru bagi perfilman daerah sekaligus memperkuat industri kreatif nasional.
Program itu dianggap berpotensi menjadi sarana hiburan masyarakat desa sekaligus wadah promosi budaya lokal melalui film.
Sebagian publik juga melihat bioskop desa dapat membantu pemerataan akses hiburan dan edukasi perfilman di luar kota besar yang selama ini masih terpusat di wilayah perkotaan.
Warganet Kritik Prioritas Anggaran Negara
Di sisi lain, usulan penggunaan dana APBN untuk pembangunan bioskop desa memicu kritik dari sejumlah warganet.
Banyak masyarakat mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendasar yang dinilai lebih penting. Sejumlah kritik menyoroti kondisi pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar di beberapa daerah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Sebagian warganet menilai anggaran negara sebaiknya diprioritaskan untuk peningkatan kualitas sekolah, fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan sektor pelayanan publik lainnya.
Perdebatan di media sosial pun terus berkembang, antara pihak yang mendukung penguatan industri kreatif dan pihak yang menilai kebijakan itu belum menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini.
Polemik yang Masih Jadi Perbincangan
Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa lewat APBN 2027 diperkirakan masih akan menjadi perdebatan publik dalam waktu dekat. Di satu sisi, program tersebut dianggap dapat memperkuat ekosistem perfilman nasional dan membuka peluang bagi sineas daerah.
Di sisi lain, muncul tuntutan agar pemerintah lebih selektif menentukan prioritas penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Komentar