Frame Daily, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Kebijakan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 2027. Rencana ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (10/8/2026).
Baca juga: Transjakarta Buka Rute Senayan–Ancol, Dua Kawasan CFD Kini Terhubung
Pramono mengatakan mekanisme pengalihan pengelolaan masih dalam tahap pematangan. Sejumlah regulasi daerah juga perlu disesuaikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
"Saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta," ujar Pramono, Senin (10/8/2026).
Menurut Pramono, pengelolaan oleh Transjakarta dinilai dapat membuat layanan transportasi laut lebih efisien dan profesional.
Ia juga memastikan tarif transportasi laut menuju Kepulauan Seribu nantinya akan dibuat lebih murah.
DPRD DKI Beri Dukungan dengan Sejumlah Catatan
Rencana tersebut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov DKI melakukan kajian khusus sebelum pengalihan dilakukan.
Nova menilai perlu ada kejelasan mengenai skema subsidi atau public service obligation (PSO) untuk transportasi laut.
Selain itu, aturan daerah yang mengatur Transjakarta juga perlu disesuaikan. DPRD turut meminta kejelasan mengenai pengelolaan dermaga, apakah tetap berada di bawah Dishub atau ikut dikelola Transjakarta.
"Ini butuh kajian khusus," kata Nova kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
DPRD juga melihat persoalan jumlah armada sebagai salah satu hal yang perlu segera dibenahi. Kapasitas kapal harus mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli juga mendukung kebijakan tersebut. Ia menilai warga Kepulauan Seribu berhak mendapatkan kualitas pelayanan transportasi publik yang setara dengan masyarakat di wilayah daratan Jakarta.
Tarif Kapal Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah tarif.
Taufik menyebut tarif kapal yang berada di kisaran Rp40 ribu hingga Rp70 ribu dinilai cukup membebani masyarakat Kepulauan Seribu, terutama warga yang harus melakukan perjalanan pulang-pergi untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari di daratan Jakarta.
Karena itu, ia mendorong adanya subsidi atau PSO untuk layanan kapal.
Menurutnya, pengelolaan transportasi laut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas wisatawan. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, kapal merupakan bagian penting dari aktivitas sehari-hari.
Transportasi laut digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perdagangan, hingga pelayanan administrasi.
Keselamatan dan Kepastian Jadwal
Selain tarif, kualitas armada dan aspek keselamatan menjadi perhatian DPRD.
Taufik meminta pemerintah memastikan kapal yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan laik beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca.
Kepastian jadwal juga dinilai penting. Masyarakat membutuhkan layanan yang dapat diandalkan sehingga aktivitas sehari-hari tidak terganggu akibat ketidakpastian keberangkatan kapal.
Rencana pengelolaan oleh Transjakarta juga diharapkan tidak berhenti pada pergantian operator.
Layanan transportasi laut harus terintegrasi dengan transportasi darat di Jakarta. Tiket dan sistem perjalanan diharapkan dapat terkoneksi dengan bus Transjakarta serta moda lain seperti MRT, LRT, dan Mikrotrans.
Transjakarta Diminta Libatkan Pelaku Lokal
Anggota MPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris turut mendukung rencana pengalihan pengelolaan tersebut.
Treasure
Dalam pernyataan yang diberitakan detikcom pada Selasa (11/8/2026), Fahira menilai keberhasilan kebijakan harus diukur dari perubahan yang dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar pergantian pengelola.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas transportasi laut.
Fahira juga mendorong adanya prioritas bagi warga ber-KTP Kepulauan Seribu, tarif yang terjangkau, sistem tiket yang mudah, serta standar keselamatan pelayaran yang ketat.
Menurut dia, pelaku transportasi laut lokal perlu dilibatkan agar perubahan tata kelola tidak berdampak pada mata pencaharian masyarakat.
Menuju Transportasi Laut yang Terintegrasi
Pemprov DKI masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum pengelolaan transportasi laut resmi beralih kepada Transjakarta.
Pramono menyebut perubahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), termasuk penetapan tarif, masih perlu disiapkan.
DPRD DKI juga berencana memanggil Dishub dan Transjakarta untuk membahas kesiapan pengalihan pengelolaan tersebut.
Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi babak baru bagi layanan transportasi publik Jakarta. Kepulauan Seribu yang selama ini dipisahkan oleh laut diharapkan dapat terhubung lebih baik dengan sistem transportasi darat Jakarta.
Tantangannya kini bukan sekadar memindahkan pengelolaan kapal, melainkan memastikan warga mendapatkan transportasi yang aman, terjangkau, terjadwal, dan terintegrasi tanpa mengesampingkan keberadaan serta peran masyarakat lokal.
Komentar