Frame Daily, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT KPK) yang digelar pada Selasa (29/7/2026). Penindakan tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT KPK terhadap kepala daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK itu.
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026), sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Penangkapan dalam OTT KPK ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini. Kasus tersebut juga menjadi perhatian publik karena sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengikuti program pencegahan korupsi bersama KPK.
baca juga: KPK Ungkap Modus Korupsi di Langkat
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga Rabu siang KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah belum mengungkap secara resmi konstruksi perkara maupun barang bukti yang diperoleh dalam operasi tersebut.
Pemalang Pernah Diingatkan Soal Titik Rawan Korupsi
Penangkapan Anom Widiyantoro menjadi ironi karena KPK sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 16 Juni 2025 di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pertemuan tersebut, KPK mengidentifikasi tiga sektor yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi, yakni proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Saat itu, Anom Widiyantoro menyampaikan komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia bahkan menegaskan bahwa Pemkab Pemalang belajar dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang periode 2021–2025, Mukti Agung Wibowo.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” ujar Anom dalam rapat koordinasi tersebut.
Pernyataan itu kini menjadi sorotan setelah OTT KPK kembali menyasar pimpinan daerah yang sebelumnya telah memperoleh pendampingan dalam upaya pencegahan korupsi.
baca juga: KPK Geledah Rumah Warga, Ada Apa?
KPK masih mendalami dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut. Informasi resmi mengenai pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses gelar perkara selesai.
Daftar Kepala Daerah yang Ditangkap KPK Sepanjang 2026
Operasi terhadap Bupati Pemalang menambah panjang daftar kepala daerah yang berhadapan dengan hukum sepanjang 2026. Berdasarkan data KPK dan pemberitaan ANTARA, terdapat sedikitnya 11 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan hingga akhir Juli.
Rangkaian penindakan dimulai pada Januari 2026 ketika KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, disusul Bupati Pati Sudewo pada operasi ketiga.
Memasuki Maret 2026, KPK melakukan tiga OTT berbeda yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
April 2026 menjadi giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap dalam OTT ke-10. Tidak ada operasi tangkap tangan sepanjang Mei.
Penindakan kembali berlangsung pada Juni. KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. Pada bulan yang sama, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri setelah menjadi target operasi tangkap tangan ke-14.
Sepanjang Juli, intensitas penindakan meningkat. KPK lebih dulu menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dalam OTT ke-15, disusul Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada OTT ke-16, kemudian Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada OTT ke-17.
Penangkapan Anom Widiyantoro sebagai Bupati Pemalang melengkapi daftar tersebut dalam OTT ke-18 sekaligus menjadi kepala daerah terbaru yang diamankan KPK sepanjang tahun ini.
KPK Tegaskan Penindakan dan Pencegahan Berjalan Bersamaan
Selain menyasar kepala daerah, KPK juga melakukan operasi terhadap pejabat dari berbagai institusi sepanjang 2026. Pada Januari, operasi pertama mengungkap dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Februari diwarnai penangkapan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Memasuki Juni, KPK juga melakukan operasi yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Penindakan lain menyasar aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Deretan operasi tersebut menunjukkan strategi KPK yang tidak hanya berfokus pada pemerintah daerah, tetapi juga aparat penegak hukum, lembaga perpajakan, kementerian, hingga institusi negara lainnya.
Hingga berita ini ditulis, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT Bupati Pemalang. Lembaga antirasuah belum mengumumkan jumlah tersangka maupun nilai dugaan gratifikasi atau suap yang menjadi objek perkara.
Sesuai prosedur hukum, KPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan beserta konstruksi perkara melalui konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung. Masyarakat masih menunggu penjelasan resmi mengenai kasus yang menjadikan OTT KPK ke-18 pada 2026 tersebut sebagai salah satu penindakan penting dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komentar