Fakta Penting
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bea Cukai terancam dibubarkan jika tidak berbenah dalam satu tahun.
- Pernyataan tersebut disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Pemerintah menyoroti dugaan praktik under invoicing dan impor ilegal.
- Purbaya mengaku memperketat pengawasan terhadap pegawai DJBC.
- Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Frame Daily, jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi ancaman pembubaran apabila tidak menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, ultimatum tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi di lingkungan Bea Cukai.
Purbaya mengatakan, apabila tidak ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun, pemerintah mempertimbangkan untuk menggantikan fungsi pengawasan kepabeanan dengan perusahaan inspeksi internasional SGS (Société Générale de Surveillance).
"Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun tidak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarkan. Diganti sama SGS," kata Purbaya dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube Denny Sumargo.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai pembubaran DJBC. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk ultimatum agar reformasi di tubuh Bea Cukai berjalan lebih cepat.
Pemerintah Soroti Dugaan Penyimpangan
Purbaya menjelaskan, ancaman pembubaran muncul karena pemerintah masih menemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepabeanan.
Menurutnya, praktik seperti under invoicing, impor ilegal, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum menjadi alasan pemerintah mendorong pembenahan secara menyeluruh.
Ia mengaku telah memperketat pengawasan terhadap jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, sejumlah pelanggaran masih ditemukan meski sistem pengawasan telah diperkuat.
"Sekarang saya main kasar saja. Kalau Anda saya curigai, saya nonaktifkan dulu. Baru mereka sekarang tertib," ujarnya.
Sebut Pernah Sulit Tersentuh Penegak Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung kondisi pengawasan di masa lalu.
Ia menyebut sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut sulit diperiksa aparat penegak hukum karena adanya perlindungan dari tingkat pimpinan.
Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai berubah setelah pemerintah membuka ruang bagi proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Sekarang saya obrak-abrik, saya buka saja itu," kata Purbaya.
Reformasi Jadi Fokus Pemerintah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu unit strategis di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi lalu lintas barang ekspor-impor, memungut bea masuk dan cukai, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal.
Pernyataan Purbaya menunjukkan pemerintah ingin mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan DJBC melalui peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyimpangan.
Meski muncul wacana pembubaran, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi mengenai perubahan kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Komentar