Frame Daily, Washington — Kelompok Palestina Hamas mengumumkan penyerahan kewenangan pemerintahan di Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG). Langkah tersebut langsung mendapat respons dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengalihan kewenangan itu menjadi bagian dari proses transisi pemerintahan yang diharapkan dapat mendukung implementasi peta jalan perdamaian Gaza serta memperkuat tata kelola sipil pascakonflik.
Dewan Perdamaian AS Tunggu Implementasi Nyata
Dewan Perdamaian menyatakan telah mencatat pengumuman Hamas mengenai pembubaran struktur pemerintahan sebelumnya. Namun, dewan menegaskan bahwa penilaian terhadap proses transisi akan didasarkan pada pelaksanaan di lapangan.
"Kami telah mencatat pengumuman hari ini mengenai pembubaran 'Komite Darurat' di Gaza. Pada akhirnya, penilaian kami akan didasarkan pada tindakan, bukan janji, dalam memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Gaza," demikian pernyataan Dewan Perdamaian, dikutip dari Sputnik/RIA Novosti melalui ANTARA, Selasa (7/7/2026).
Dewan juga menekankan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai peta jalan yang telah disepakati, termasuk memastikan NCAG dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan independen.
Satu Otoritas dan Satu Kendali Keamanan
Dalam pernyataannya, Dewan Perdamaian menegaskan prinsip utama transisi pemerintahan di Gaza adalah terciptanya satu otoritas, satu sistem hukum, dan satu kendali atas persenjataan.
Seluruh senjata diharapkan berada di bawah otoritas NCAG sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian Komprehensif Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Selain aspek keamanan, NCAG juga diharapkan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan administratif serta menjalankan fungsi pemerintahan tanpa intervensi dari kelompok bersenjata.
PBB Sambut Langkah Transisi Pemerintahan
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyambut pengumuman tersebut. Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric menyatakan setiap langkah yang mendukung implementasi gencatan senjata dan perlindungan warga sipil merupakan perkembangan positif.
PBB juga menegaskan dukungannya terhadap terbentuknya pemerintahan Palestina yang bersatu di bawah Otoritas Palestina, sekaligus memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berlangsung tanpa hambatan.
Bagian dari Rencana Perdamaian Gaza
Transisi pemerintahan ini merupakan bagian dari implementasi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025 untuk mendukung rencana perdamaian Gaza yang disepakati Israel dan Hamas.
Tahapan berikutnya mencakup penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, serta pembentukan struktur pemerintahan baru yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut.
Komentar