Frame Daily, Jakarta - Nama Guruh Soekarno Putra selama puluhan tahun lebih sering dikaitkan dengan musik, tari, koreografi, dan kebudayaan Indonesia. Namun di balik identitas tersebut terdapat perjalanan politik yang juga panjang: Guruh tercatat menjadi anggota DPR RI sejak 1992 dan kembali duduk di parlemen dalam sejumlah periode hingga 2024.
Perjalanan itu membuat Guruh melewati perubahan besar dalam politik Indonesia. Dokumen profil DPR menyebut karier legislatifnya berlangsung dari era Orde Baru, memasuki awal Reformasi, hingga periode politik setelahnya. Dalam rentang tersebut, ia tidak hanya membawa nama keluarga Soekarno, tetapi juga menjalani aktivitas sebagai anggota parlemen dari PDI dan kemudian PDI Perjuangan.
Dari Nama Soekarno ke Panggung Politik
Guruh mulai masuk parlemen pada periode 1992–1997 melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebelumnya, namanya bersama Megawati Soekarnoputri pernah digunakan PDI sebagai vote getter pada Pemilu 1987, ketika partai tersebut berusaha meningkatkan daya tarik politiknya dengan memanfaatkan popularitas keluarga Soekarno.
Konteks ini penting untuk memahami awal perjalanan politik Guruh. Ia memasuki politik bukan dari jalur birokrasi atau karier kepartaian yang panjang, melainkan sebagai figur publik yang sudah dikenal luas melalui karya seni dan identitas keluarganya.
Namun kariernya kemudian tidak berhenti pada satu pemilu. Setelah periode 1992–1997, Guruh kembali terpilih menjadi anggota DPR pada 1999–2004 dan 2004–2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur I. Pada periode 2009–2014 dan 2014–2019 ia terpilih dari Jawa Timur I, sebelum kembali mewakili Jawa Timur VI pada 2019–2024.
Rentang tersebut membuat perjalanan politik Guruh berbeda dari sekadar cerita tentang seorang seniman yang pernah masuk parlemen. Ia justru menjadi salah satu figur yang cukup lama bertahan di lembaga legislatif.
Tiga Zaman di Parlemen
Jika dibagi berdasarkan konteks politik nasional, perjalanan Guruh dapat dibaca dalam tiga fase. Fase pertama adalah Orde Baru, ketika ia menjadi anggota DPR melalui PDI pada 1992–1997. Fase kedua adalah awal Reformasi, ketika ia kembali ke parlemen mulai 1999 dan menjalani beberapa periode berikutnya. Fase ketiga berlangsung dalam konsolidasi politik pasca-Reformasi hingga periode 2019–2024. Dokumen DPR sendiri menggunakan istilah “tiga zaman” untuk menggambarkan lintasan tersebut.
Perubahan zaman itu berarti lingkungan politik tempat Guruh bekerja juga berubah. DPR pada awal 1990-an berada dalam sistem politik yang sangat berbeda dengan DPR setelah Reformasi, ketika fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan dalam sistem multipartai yang lebih terbuka.
Karena itu, jejak Guruh menarik dibaca bukan hanya dari berapa kali ia terpilih, tetapi dari bagaimana seorang figur yang pertama kali masuk parlemen pada akhir Orde Baru kemudian bertahan melewati perubahan sistem politik nasional.
Ketika Dunia Seni Bertemu Politik Kebudayaan
Ada satu irisan yang membuat posisi Guruh di parlemen menjadi khas. Pada periode 2019–2024, Guruh menjadi anggota Komisi X DPR, komisi yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pariwisata. Risalah DPR juga mencatat kehadirannya dalam rapat-rapat Komisi X bersama pemerintah, termasuk pembahasan sektor pendidikan dan kebudayaan.
Penempatan tersebut membuat bidang politik yang ia jalani beririsan langsung dengan latar belakangnya. Bahkan profil resmi DPR periode tersebut menggunakan gagasan “berkepribadian dalam kebudayaan” sebagai salah satu kerangka profil politik Guruh.
Dalam salah satu kegiatan sebagai anggota Komisi X pada 2019, Guruh juga terlibat dalam kegiatan seni dan musik Nusantara di Kediri yang diarahkan untuk menggali potensi anak muda serta mengangkat Kediri sebagai kota wisata, budaya, dan sejarah.
Namun di sinilah pentingnya membedakan antara identitas politik dan hasil kebijakan. Kedekatan Guruh dengan isu kebudayaan tidak otomatis berarti seluruh agenda kebudayaan yang pernah dibahas Komisi X merupakan hasil gagasannya. Untuk menilai warisan legislatifnya secara lebih spesifik, diperlukan penelusuran terhadap risalah rapat, usulan kebijakan, dan produk legislasi yang secara langsung mencantumkan peran Guruh.
Lebih dari Sekadar “Anak Soekarno”
Nama Soekarno tentu menjadi bagian penting dari perjalanan politik Guruh. Ia adalah putra bungsu Soekarno dan Fatmawati, sementara masuknya ia ke politik pada era PDI berlangsung ketika nama keluarga Soekarno masih memiliki daya mobilisasi politik yang kuat.
Tetapi perjalanan lebih dari tiga dekade di DPR membuat ceritanya tidak cukup dijelaskan hanya dengan hubungan keluarga.
Ada rentang karier yang perlu dilihat secara utuh: 1992–1997, 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024. Dokumen profil DPR mencatat seluruh periode tersebut beserta perubahan daerah pemilihan yang diwakilinya. DPR RI
Dengan demikian, sisi politik Guruh bukan sekadar catatan tambahan di belakang profil seorang seniman. Ia merupakan bagian besar dari perjalanan publiknya sendiri.
Bagi FrameDaily.id, justru di situlah cerita Guruh menjadi menarik: seorang tokoh yang dibentuk oleh dunia seni kemudian menjalani lebih dari tiga dekade di politik nasional, melewati perubahan rezim, perubahan sistem politik, dan perubahan generasi pemilih.
Periode terakhir Guruh sebagai anggota DPR adalah 2019–2024. Namun jejak politiknya meninggalkan pertanyaan yang lebih luas: ketika seorang figur dengan modal budaya dan nama keluarga yang sangat kuat masuk ke parlemen, sejauh mana identitas tersebut berubah menjadi kerja politik yang dapat ditelusuri melalui rekam jejak kelembagaan?
Itulah sisi Guruh Soekarno Putra yang berada di luar panggung seni—perjalanan seorang figur publik yang bertahan cukup panjang di salah satu institusi politik utama Indonesia.
Follow akun Instagram @framedaily.id_official untuk mendapatkan berita terbaru, fakta terverifikasi, dan konteks di balik setiap peristiwa.
Komentar