Frame Daily, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membatasi jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal enam unit di setiap kecamatan. Kebijakan tersebut dibarengi dengan penghentian sementara pendaftaran dapur baru sebagai bagian dari penataan ulang program dan efisiensi anggaran.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan langkah itu diambil setelah pihaknya melihat konsentrasi pembangunan dapur MBG yang menumpuk di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Pada saat yang sama, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya enam saja,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari moratorium pembangunan dapur baru yang saat ini sedang disiapkan BGN. Evaluasi akan dilakukan untuk menghitung kebutuhan ideal dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
Penataan Sebaran Dapur MBG
Saat ini jumlah dapur MBG yang mengajukan izin maupun yang telah beroperasi saat ini dinilai cukup banyak. Sebagian besar berada di daerah perkotaan sehingga distribusi layanan belum merata secara nasional.
BGN akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan apakah pendaftaran dapur baru akan dibuka kembali pada masa mendatang.
BGN akan membatasi maksimal enam dapur Makan Bergizi Gratis per kecamatan dan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk evaluasi.
Data yang disampaikan BGN menunjukkan jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27 ribu unit. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya moratorium agar pemerintah dapat memastikan efektivitas dan pemerataan layanan.
Fokus ke Wilayah 3T
Dalam penataan program MBG, pemerintah akan memprioritaskan daerah 3T yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal. Nanik menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar perhatian lebih besar diberikan kepada wilayah-wilayah yang masih minim akses layanan pemenuhan gizi.
BGN juga tengah menyusun berbagai skema pelaksanaan program di daerah terpencil agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alternatif yang dikaji mencakup pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah lembaga internasional, hingga penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia di daerah.
Untuk kawasan dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit, pemerintah membuka peluang penggunaan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas lain yang telah beroperasi sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan utama.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Penataan ulang program MBG juga berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang menjadi fokus pimpinan baru BGN. Nanik mengatakan lembaganya sedang melakukan refocusing program tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam konferensi pers tersebut, BGN mengungkapkan anggaran yang tersedia saat ini sekitar Rp26,8 triliun setelah penyesuaian anggaran pemerintah. Karena itu, evaluasi terhadap sebaran dapur dan efektivitas layanan dinilai penting untuk memastikan penggunaan dana berjalan lebih optimal.
BGN menegaskan moratorium pembangunan dapur baru bersifat sementara. Setelah pemetaan kebutuhan selesai dilakukan dan daerah-daerah yang masih kekurangan layanan teridentifikasi, pemerintah akan memutuskan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membuka kembali pendaftaran dapur MBG baru di wilayah yang membutuhkan.
Komentar