Frame Daily, Jakarta - Bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana, tempat tinggal sementara menjadi kebutuhan mendesak. Bagi keluarga yang mengungsi, makanan dan air bersih harus tersedia setiap hari. Sementara bagi warga yang terluka atau jatuh sakit, akses terhadap layanan kesehatan dan obat-obatan tidak bisa menunggu terlalu lama.
Kebutuhan tersebut menjadi alasan mengapa pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana harus bisa bergerak cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan bantuan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kehidupan mereka terganggu.
Kebutuhan Korban Tidak Bisa Menunggu
Bencana dapat merusak rumah, memutus akses jalan, mengganggu pasokan air bersih, dan membatasi layanan kesehatan. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan warga tidak berhenti pada bantuan pangan. Mereka juga membutuhkan tenda, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, obat-obatan, hingga dukungan bagi kelompok rentan.
Kebutuhan tersebut harus dikenali berdasarkan kondisi di lapangan. Wilayah yang akses jalannya terputus, misalnya, memerlukan penanganan distribusi berbeda dari wilayah yang masih bisa dijangkau kendaraan. Begitu pula kebutuhan keluarga dengan bayi, lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang membutuhkan perawatan medis.
Karena itu, kecepatan pengadaan harus berjalan bersama penilaian kebutuhan. Barang yang tersedia belum tentu langsung menyelesaikan persoalan jika jenisnya tidak sesuai, jumlahnya kurang, atau distribusinya tidak menjangkau warga yang membutuhkan.
Logistik Menentukan Jangkauan Bantuan
Penanganan bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga kemampuan menyalurkannya ke lokasi terdampak. Bantuan perlu dikumpulkan, diangkut, dan didistribusikan melalui jalur yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Ketika akses darat terputus atau infrastruktur mengalami kerusakan, pengiriman logistik dapat menghadapi tantangan tambahan. Koordinasi antara pemerintah, petugas penanggulangan bencana, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang terlibat menjadi penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat.
Kecepatan dalam proses pengadaan harus terhubung dengan kelancaran distribusi. Bantuan yang sudah tersedia di gudang belum tentu memenuhi kebutuhan warga jika belum sampai ke lokasi pengungsian atau wilayah yang paling membutuhkan.
Mengapa Pengadaan Darurat Memiliki Mekanisme Khusus?
Dalam kondisi normal, pengadaan pemerintah mengikuti proses yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga tata kelola anggaran. Situasi darurat memiliki tantangan berbeda: kebutuhan mendesak harus dipenuhi ketika waktu, akses, dan ketersediaan barang dapat berubah dengan cepat.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2024 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Aturan tersebut mencakup perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.
Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penyedia atau swakelola sesuai ketentuan. Cara pengadaan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi penanganan darurat, bukan semata-mata mengikuti satu pola untuk semua keadaan.
Mekanisme khusus ini memberi kerangka bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan mendesak. Namun, kecepatan bukan berarti pengadaan dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban. Kesesuaian barang atau jasa, hasil pekerjaan, dan penggunaan anggaran tetap perlu dapat ditelusuri.
Kecepatan Harus Berujung pada Pemulihan
Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian awal dari penanganan bencana. Setelah fase darurat, warga juga membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk pemulihan tempat tinggal, akses layanan publik, dan kegiatan ekonomi.
Pengadaan yang tepat waktu dapat membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Bantuan harus sesuai kebutuhan, menjangkau kelompok yang memerlukan, dan digunakan secara bertanggung jawab.
Karena itu, keberhasilan pengadaan darurat tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa cepat proses administrasi selesai atau berapa banyak barang yang dibeli. Hal yang lebih mendasar adalah apakah kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
Apakah pengungsi memperoleh pangan dan air bersih? Apakah tempat tinggal sementara tersedia? Apakah layanan kesehatan dapat menjangkau warga? Apakah bantuan sampai ke wilayah yang paling membutuhkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu mengembalikan perhatian pada tujuan utama pengadaan darurat: memastikan sumber daya yang tersedia benar-benar membantu masyarakat menghadapi keadaan darurat dan memulai pemulihan.
Komentar