Frame Daily, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai besaran anggaran tahun 2026. Pemerintah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp268 triliun, sementara sebelumnya sempat beredar angka Rp335 triliun yang disebut sebagai kebutuhan program secara keseluruhan.
Perbedaan angka tersebut kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026. Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Pergantian itu dilakukan setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama lebih dari satu tahun terakhir.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.
Fakta Anggaran MBG 2026
Pembahasan mengenai anggaran MBG mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran program tersebut menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja negara.
Namun, angka Rp335 triliun yang sebelumnya banyak disebut dalam berbagai kesempatan ternyata merupakan gabungan antara pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan pemerintah yang disiapkan untuk mendukung percepatan program apabila diperlukan. Penjelasan serupa juga pernah disampaikan BGN sebelum pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun kembali menjadi sorotan. BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang menegaskan fokus pada efisiensi dan kualitas layanan.
Dalam rapat anggaran sebelumnya, DPR telah menyetujui pagu BGN tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
BGN Baru Fokus Efisiensi dan Tata Kelola
Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama lembaga yang dipimpinnya. Dalam pernyataan resminya, Nanik menyebut BGN akan melakukan penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, serta pembenahan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar kualitas layanan dan keamanan pangan.
Menurut Nanik, langkah efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas makanan maupun layanan yang diterima masyarakat. "Kami concern hal pertama adalah efisiensi," kata Nanik saat memberikan keterangan kepada media. Ia menambahkan bahwa penghematan diarahkan pada aspek operasional sehingga manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik juga pernah menyatakan bahwa penyesuaian anggaran lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan dana negara semakin efektif dan memberikan dampak maksimal.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Program MBG menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintah karena menyasar puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dalam rantai pasok pangan nasional.
Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pergantian pimpinan BGN diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Hingga awal Juni 2026, pemerintah tetap menjalankan program MBG dengan acuan anggaran Rp268 triliun. BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang juga tengah melakukan konsolidasi internal serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar target layanan gizi nasional dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Komentar