PERDEBATAN mengenai karakter pemimpin selalu menjadi bagian penting dalam demokrasi. Masyarakat tidak hanya menilai kemampuan teknis seorang pejabat, tetapi juga mempertimbangkan integritas, empati, serta cara mereka mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan publik.
Perkembangan ilmu psikologi membuat publik semakin akrab dengan berbagai istilah kesehatan mental. Salah satu yang paling sering muncul dalam diskusi media sosial adalah narcissistic personality disorder (NPD). Sayangnya, istilah tersebut kerap digunakan secara sembarangan untuk melabeli tokoh publik hanya berdasarkan penilaian pribadi atau ketidaksukaan politik.
Padahal, diagnosis gangguan kepribadian merupakan kewenangan tenaga kesehatan mental yang memiliki kompetensi dan dilakukan melalui pemeriksaan klinis yang komprehensif. Mengaitkan seseorang dengan gangguan kejiwaan tanpa dasar profesional berisiko menyesatkan publik sekaligus memperkuat stigma terhadap penyintas gangguan mental.
Hal yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat bukanlah memberikan diagnosis dari kejauhan, melainkan mengawasi perilaku dan kebijakan pejabat publik berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memisahkan Psikologi dari Penilaian Politik
Dalam ilmu psikologi, NPD merupakan gangguan kepribadian yang memiliki kriteria diagnosis tertentu berdasarkan pedoman medis internasional. Diagnosis tidak dapat ditegakkan hanya melalui tayangan media, pidato politik, ataupun unggahan di media sosial.
Sayangnya, istilah psikologi sering dipakai sebagai senjata dalam pertarungan opini. Akibatnya, diskusi publik bergeser dari pembahasan kebijakan menuju penyerangan terhadap kepribadian seseorang.
Fenomena tersebut tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran tuduhan, tetapi juga menciptakan kesalahpahaman mengenai kesehatan mental. Banyak orang akhirnya menganggap setiap perilaku arogan, percaya diri berlebihan, atau gemar tampil di depan publik sebagai bukti seseorang mengidap NPD. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks.
Karena itu, kritik terhadap pejabat publik sebaiknya tetap berlandaskan tindakan nyata, rekam jejak, serta keputusan yang dapat diverifikasi. Kritik semacam ini jauh lebih kuat dibandingkan tuduhan yang tidak memiliki dasar ilmiah.
Yang Perlu Dinilai dari Seorang Pemimpin
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pemimpinnya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menilai konsistensi antara janji politik dan realisasi kebijakan.
Publik juga berhak mempertanyakan efektivitas program pemerintah, transparansi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, hingga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Semua aspek tersebut dapat diukur melalui data, laporan resmi, serta dampak yang dirasakan warga.
Empati juga menjadi kualitas penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang mampu mendengar kritik, hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan, dan bersedia menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan cenderung memperoleh kepercayaan publik lebih besar.
Sebaliknya, sikap yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat dapat memunculkan jarak antara pemerintah dan rakyat. Kritik terhadap kondisi tersebut merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi selama disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi yang rasional.
Masyarakat juga perlu mewaspadai politik pencitraan. Popularitas memang memiliki nilai dalam komunikasi politik, tetapi citra tidak boleh menggantikan substansi. Program yang baik harus dapat diukur manfaatnya, bukan sekadar menarik perhatian publik melalui simbol atau pertunjukan politik.
Membangun Budaya Kritik yang Sehat
Media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut merupakan pencapaian penting dalam demokrasi. Meski demikian, kebebasan juga harus diimbangi dengan tanggung jawab.
Kritik yang berkualitas bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang didukung data, logika, dan argumentasi yang dapat diuji. Pendekatan semacam ini akan memperkaya diskusi publik sekaligus mendorong pemerintah memperbaiki kualitas kebijakannya.
Menggunakan istilah medis sebagai alat untuk menyerang lawan politik justru mengaburkan persoalan utama. Publik akhirnya lebih sibuk memperdebatkan karakter pribadi dibandingkan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sudah saatnya ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, hingga pemberantasan korupsi. Isu-isu tersebut jauh lebih menentukan masa depan bangsa dibandingkan spekulasi mengenai kondisi psikologis seseorang.
Demokrasi membutuhkan warga yang kritis sekaligus bertanggung jawab. Menilai pemimpin berdasarkan kebijakan, integritas, transparansi, dan hasil kerja akan menghasilkan pengawasan yang lebih objektif. Dengan cara itulah masyarakat dapat mendorong lahirnya kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, tanpa harus mengandalkan pelabelan psikologis yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.***
Penulis: Oktav Triantoro, S.H., Advokat senior dan pendiri Tri & Rekan Law Firm, dan mitra strategis dari QAM.Y Consulting. Beliau memiliki spesialisasi di bidang hukum perpajakan dan hukum bisnis, khususnya kepailitan dan pasar modal.
Disclaimer: Artikel telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Komentar