Frame Daily, Jakarta – Uji coba Perlinsos Digital memangkas proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat membutuhkan waktu hingga 200 hari menjadi sekitar lima menit.
Percepatan proses tersebut menjadi salah satu perubahan yang ditawarkan dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial pemerintah, termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dalam tahap uji coba juga diberikan akses untuk melakukan pendaftaran maupun menyampaikan sanggahan terkait bantuan sosial secara on-demand.
Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers Update Program Prioritas dan Arah Kebijakan RAPBN 2027 untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Perlinsos Digital dikembangkan sebagai infrastruktur yang menghubungkan data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Integrasi data tersebut digunakan untuk membantu proses verifikasi calon penerima bantuan sosial secara lebih cepat dan terukur.
Namun, capaian sekitar lima menit tersebut masih berada dalam konteks uji coba Perlinsos Digital. Artinya, angka itu tidak berarti seluruh proses pengajuan hingga penetapan penerima bansos di Indonesia saat ini sudah dapat diselesaikan dalam lima menit.
Pendaftaran dan Sanggahan Bansos secara On-Demand
Salah satu perubahan dalam Perlinsos Digital adalah mekanisme akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Dalam materi yang dipaparkan pemerintah, Perlinsos Digital menyediakan akses on-demand yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggahan terkait bansos.
Mekanisme tersebut antara lain diterapkan untuk PKH dan BPNT dalam tahap uji coba.
Perubahan ini membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan. Masyarakat dapat mengajukan diri melalui sistem, sementara data yang tersedia dari berbagai instansi digunakan untuk mendukung proses verifikasi kelayakan.
Integrasi tersebut juga ditujukan untuk memberikan data yang lebih terhubung kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi.
Pemerintah menyebut proses tersebut diharapkan membuat penentuan calon penerima menjadi lebih terukur, cepat, dan transparan.
Meski proses digitalisasi diperkuat, kewenangan menentukan program perlindungan sosial tidak berpindah ke Perlinsos Digital.
Penentuan program, kriteria penerima, serta kebijakan penyaluran bantuan sosial tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
Dengan demikian, Perlinsos Digital berfungsi sebagai infrastruktur pendukung proses layanan dan verifikasi data, bukan sistem yang secara mandiri menetapkan seseorang sebagai penerima PKH atau BPNT.
Uji Coba Perlinsos Digital Sudah Jangkau 3,3 Juta KK
Percepatan proses tersebut diuji bersamaan dengan perluasan cakupan Perlinsos Digital.
Hingga 18 Agustus 2026, tahap uji coba telah mendata lebih dari 3,3 juta kartu keluarga (KK) di 43 kabupaten/kota.
Pemerintah selanjutnya berencana memperluas implementasi Perlinsos Digital hingga 153 wilayah.
Target berikutnya adalah membawa sistem tersebut menuju operasional secara nasional pada akhir 2026.
Perluasan dari puluhan daerah menuju skala nasional akan menjadi tahapan penting untuk melihat apakah kecepatan dan mekanisme verifikasi yang dicapai selama uji coba dapat diterapkan pada cakupan yang jauh lebih besar.
Integrasi data dalam sistem tersebut juga disertai pembatasan akses.
Berdasarkan paparan pemerintah, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan, kebutuhan layanan, serta proses yang diperbolehkan. Data warga digunakan untuk proses pendaftaran setelah masyarakat memberikan persetujuan.
Aspek keamanan disebut menggunakan pendekatan security by design dengan pengamanan berlapis. Penguatan keamanan turut melibatkan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dengan target operasional nasional pada akhir tahun, Perlinsos Digital tidak hanya menghadapi tantangan memperluas cakupan layanan, tetapi juga mempertahankan kecepatan dalm verifikasi sekaligus menjaga keamanan data ketika jumlah pengguna semakin besar.
Komentar