Frame Daily, Jakarta — Pemerintah mulai memasuki tahap pelaksanaan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah anggaran tahun 2026 mulai dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana. Sekitar Rp39 triliun disiapkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, permukiman, hingga fasilitas publik sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung selama tiga tahun.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pemerintah telah meminta seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah segera mengakselerasi pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.
“Yang sudah disetujui segera bergerak dan menyampaikan secara detail apa yang akan dikerjakan pada tahun 2026. Pelaksanaannya akan kami monitor setiap minggu,” kata Dasco usai rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PLN, serta kepala daerah dari tiga provinsi terdampak.
Program Rekonstruksi Berjalan Hingga 2028
Pemerintah menetapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028, dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp100,1 triliun.
Dari total tersebut, sekitar Rp39 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program pada tahun 2026. Dana itu akan digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas umum, jaringan irigasi, jalan, jembatan, hingga kawasan permukiman di wilayah terdampak.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Presiden juga sebelumnya telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan di tingkat daerah.
Infrastruktur dan Huntap Jadi Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp21,16 triliun yang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur melalui empat direktorat jenderal, meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis.
Sementara itu, Kementerian PKP mulai mempersiapkan pembangunan ribuan hunian tetap (huntap) yang ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026 setelah proses pengadaan lahan dan tender selesai.
Pemerintah juga menegaskan lokasi pembangunan huntap harus memenuhi aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan serta memiliki akses memadai menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan tempat ibadah agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik setelah direlokasi.
Pelaksanaan Dipantau Secara Berkala
Pemerintah menegaskan percepatan rekonstruksi tidak berhenti pada penyaluran anggaran. Satgas akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek di lapangan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai jadwal.
Koordinasi juga dilakukan dengan PLN agar pembangunan jaringan listrik dapat berlangsung bersamaan dengan pembangunan kawasan hunian baru. Langkah serupa akan diterapkan pada penyediaan akses jalan dan jaringan air bersih sehingga fasilitas yang dibangun dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan di tiga provinsi terdampak tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Komentar