Frame Daily, Jakarta — Program kompor listrik gratis dipastikan mulai bergulir pada 2027. Namun, program tersebut tidak akan diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan dilakukan secara bertahap dengan menyasar kelompok penerima yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan program ini merupakan bagian dari strategi transisi energi nasional sekaligus upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. Menurutnya, skema penyaluran sedang disiapkan agar bantuan tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat.
Siapa yang Diprioritaskan?
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Eddy Soeparno, penerima program akan diprioritaskan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria pemerintah, khususnya kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan LPG bersubsidi dan dinilai siap beralih ke kompor listrik.
Pemerintah masih menyusun mekanisme pendataan dan verifikasi penerima. Karena itu, daftar penerima maupun persyaratan teknis belum diumumkan secara rinci.
Penyaluran Dilakukan Bertahap
Program kompor listrik gratis tidak akan dilaksanakan sekaligus di seluruh Indonesia. Pemerintah memilih model penyaluran bertahap agar kesiapan jaringan listrik, distribusi peralatan, serta edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Selain kompor, pemerintah juga menyiapkan skema pendukung agar rumah tangga penerima dapat memanfaatkan peralatan tersebut secara aman dan efisien.
Kurangi Ketergantungan LPG
Program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi LPG bersubsidi yang selama ini masih bergantung pada impor. Dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk memasak, pemerintah berharap beban subsidi energi dapat lebih terkendali sekaligus meningkatkan pemanfaatan pasokan listrik nasional yang tersedia.
Eddy Soeparno menilai kebijakan tersebut juga dapat memperkuat agenda transisi energi, selama pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
Menunggu Aturan Teknis
Meski dipastikan mulai bergulir pada 2027, pemerintah masih menyiapkan aturan teknis mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penerima, spesifikasi peralatan, hingga pendanaan program.
Kejelasan regulasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan di lapangan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran.
Komentar