Frame Daily, JAKARTA - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Dana jumbo tersebut akan digunakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar hingga hunian tetap bagi warga terdampak.

Kesepakatan itu diumumkan dalam rapat koordinasi antara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Fokus Pemulihan Permanen Pascabencana

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mengatakan pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen setelah melewati fase tanggap darurat dan masa transisi.

Menurut Tito, total anggaran yang telah disetujui mencapai Rp100,166 triliun. Dana tersebut dibagi dalam tiga tahap anggaran:

• Tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun
• Tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun
• Tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun

Program rehabilitasi dan rekonstruksi itu mencakup 11.512 kegiatan pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, hingga hunian tetap masyarakat terdampak.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen,” kata Tito seperti dikutip dari laporan kumparan com.

Hunian Tetap Jadi Prioritas Utama

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap atau huntap dapat selesai paling lambat pada 2027. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya juga menyatakan pembangunan huntap terpadu di Sumatera Barat akan dilakukan bertahap hingga 2028. Total sedikitnya 1.252 unit huntap disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meminta percepatan pembangunan hunian tetap dilakukan agar masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal layak.

Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan pemulihan kawasan permukiman, normalisasi sungai, serta perbaikan daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.

DPR Dorong Percepatan Penyaluran Dana

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sebelumnya disusun pemerintah dan disetujui Bappenas.

Menurut Dasco, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

DPR juga mendorong percepatan transfer anggaran ke daerah terdampak, termasuk pencairan dana rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati tambahan dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan hunian sementara menjelang Idul Fitri 2026.

Dampak Ekonomi dan Infrastruktur

Besarnya anggaran rehabilitasi menunjukkan skala kerusakan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa bulan terakhir. Selain kerusakan rumah warga, bencana juga memukul sektor transportasi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan Rp877 miliar untuk rehabilitasi hampir 95 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera guna menjaga produksi pangan nasional.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga mengalihkan anggaran untuk menjaga stabilitas pangan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Ekonom menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur penting untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM, perdagangan lokal, dan distribusi hasil pertanian yang sempat terganggu akibat kerusakan jalan dan jembatan.

Tantangan Pemulihan

Meski anggaran sudah disepakati, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya validasi data penerima bantuan dan status lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya meminta penetapan data penerima bantuan dipercepat agar pembangunan rumah tidak tertunda terlalu lama.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat sinkronisasi data kerusakan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih program.

Dengan total anggaran lebih dari Rp100 triliun, proyek rehabilitasi pascabencana Sumatera menjadi salah satu program pemulihan terbesar pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap proses rekonstruksi tidak hanya memulihkan wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur menghadapi potensi bencana di masa depan.