Frame Daily, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memberikan klarifikasi terkait isu yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Klarifikasi itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai anggaran pengadaan kipas angin dalam jumlah besar untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Dalam rapat, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta penjelasan langsung kepada Menteri Koperasi terkait kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat.
DPR Pertanyakan Kebenaran Anggaran Rp1,8 Triliun
Mufti Anam mengaku telah berupaya mencari informasi kepada sejumlah pihak mengenai isu tersebut. Akan tetapi, menurutnya, belum ada penjelasan yang dapat memastikan apakah kabar pengadaan itu benar atau tidak.
"Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait, juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun itu betul tidak, Pak?" ujar Mufti dalam rapat.
Sebelum mengajukan pertanyaan, Mufti juga mengaku sempat membandingkan harga kipas angin melalui platform e-commerce. Ia menyebut kipas angin merek Cosmos yang banyak dijual di pasaran memiliki harga sekitar Rp338 ribu per unit.
Perbandingan tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai harga kipas angin yang umum dijual kepada masyarakat, sehingga muncul pertanyaan mengenai besarnya nilai anggaran yang beredar dalam isu tersebut.
Menkop: Pengadaan Bukan Kewenangan Kami
Menanggapi pertanyaan itu, Ferry Juliantono menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin sebagaimana yang ramai diperbincangkan. Ia menyatakan pengadaan yang dimaksud bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
"Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Kalau pengadaannya bukan kami, Pak," kata Ferry.
Dalam penjelasannya, Ferry juga menyinggung adanya produk kipas angin dengan spesifikasi tertentu yang memiliki harga jauh lebih tinggi dibanding kipas angin rumah tangga pada umumnya.
Ia menyebut kipas angin model Imatsu MDF yang dijual di marketplace Shopee memiliki harga sekitar Rp11.465.000.
"Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai ilustrasi bahwa terdapat produk kipas angin dengan harga yang jauh lebih mahal, bergantung pada spesifikasi dan peruntukannya. Ferry tidak menjelaskan lebih lanjut apakah produk yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan isu pengadaan Kopdes Merah Putih.
Dashboard Pengadaan Akan Dibuka
Selain menjawab pertanyaan mengenai harga kipas angin, Ferry juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi manajemen Koperasi Desa Merah Putih. Sistem tersebut dirancang agar seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka.
Menurut Ferry, dashboard digital yang sedang dikembangkan nantinya dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat melihat tahapan pelaksanaan program, termasuk proses perencanaan pengadaan barang dan jasa.
"Itu mengenai dashboardnya, memang di situlah pentingnya sistem informasi manajemen Koperasi Desa. Karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboard-nya bisa diakses siapa pun untuk melihat termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya," kata Ferry.
Ia berharap keterbukaan informasi melalui sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih sekaligus memberikan ruang pengawasan kepada masyarakat.
Isu Masih Menjadi Perbincangan Publik
Hingga rapat berlangsung, belum ada konfirmasi resmi mengenai kebenaran informasi yang menyebut adanya pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Ferry menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pengadaan tersebut dan menyatakan hal itu bukan merupakan kewenangan Kementerian Koperasi.
Meski demikian, pembahasan mengenai isu tersebut menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara serta pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.
Pemerintah menyatakan sistem informasi manajemen dan dashboard digital yang akan dibuka untuk publik diharapkan menjadi instrumen transparansi, sehingga setiap tahapan perencanaan, pengadaan, hingga implementasi program dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
Komentar