Frame Daily, Jakarta – Pemerintah terus berupaya menjaga efektivitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah proses hukum yang menjerat sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan fokus utama saat ini adalah meningkatkan efisiensi anggaran agar program prioritas tersebut tetap berjalan secara optimal.
Menurut Purbaya, persoalan yang berkaitan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden. Kementerian Keuangan memilih untuk berkonsentrasi pada pengelolaan anggaran dan tidak mencampuri proses evaluasi internal lembaga tersebut.
Anggaran Program MBG Dipangkas
Pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis. Dari semula sebesar Rp335 triliun, anggaran terbaru ditetapkan menjadi Rp268 triliun.
Purbaya mengungkapkan angka tersebut masih berpotensi mengalami penurunan tipis. Sejumlah penyesuaian teknis, termasuk pengurangan hari operasional pelaksanaan program, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran anggaran akhir.
Langkah efisiensi ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program.
Pengawasan Anggaran Akan Diperketat
Kementerian Keuangan juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satu fokus utama adalah memastikan standar harga di lapangan tetap sesuai serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
"Kita lihat saja nanti, kita harus cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita. Kita juga saling tukar data dengan lembaga pengawas lainnya," kata Purbaya.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Sejumlah lembaga yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengawasan antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, serta Kementerian Keuangan melalui mekanisme pelaporan internal.
Perkuat Sinergi Antar-Lembaga
Pertukaran data dan koordinasi yang lebih intensif antar-instansi diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Pemerintah ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional tetap berjalan tepat sasaran, efisien, dan dikelola secara bersih sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Melalui langkah efisiensi anggaran dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis agar tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel.
Komentar