Frame Daily, Bandung - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) dan GAUM-K menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Aksi tersebut digelar untuk menolak rencana safari politik Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai berkedok kegiatan budaya di wilayah tersebut Tolak Agenda Safari Politik Jokowi
Massa aksi yang terdiri dari puluhan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan komunitas memadati ruas jalan di depan kantor legislatif daerah. Berdasarkan pantauan, para pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap kedatangan mantan presiden tersebut. Menurut koordinator aksi, safari politik Jokowi dikhawatirkan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Para demonstran menolak rencana safari politik Jokowi karena menilai kegiatan tersebut tidak membawa dampak positif bagi stabilitas daerah. Mereka menduga ada agenda terselubung di balik kemasan acara bernuansa kebudayaan yang akan dihadiri oleh tokoh nasional tersebut Lima Tuntutan ke DPRD Jawa Barat Dalam unjuk rasa tersebut, massa menyampaikan lima pernyataan sikap dan tuntutan secara langsung kepada pimpinan dewan. Mereka mendesak DPRD Jawa Barat untuk mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait penolakan agenda safari politik Jokowi. Selain itu, massa juga menuntut lembaga berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung turun tangan. Mereka meminta aparat penegak hukum tersebut memeriksa pembiayaan di balik rencana safari politik Jokowi yang dinilai tidak transparan DPRD Jabar Terima Aspirasi Massa Perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyampaikan secara rinci lima poin tuntutan mereka. Pihak DPRD Jawa Barat menyatakan telah menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo terkait aksi penolakan ini.
Langkah berikutnya, DPRD Jawa Barat akan mengkaji tuntutan massa pengunjuk rasa sebelum menentukan kebijakan atau langkah politik yang akan diambil oleh lembaga legislatif tersebut. Massa GMKR dan GAUM-K menegaskan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut dari DPRD Jawa Barat terkait penolakan safari politik Jokowi tersebut.
Komentar