Frame Daily, Jakarta - Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian Transmigrasi memastikan program yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027. Fokus pemerintah diarahkan pada penyelesaian persoalan lahan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Iftitah, keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat transmigrasi. Karena itu, alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung di lapangan.
“Kami mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat pencapaian target strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Anggaran 2027 Fokus pada Lima Program Prioritas
Kementerian Transmigrasi memperoleh pagu indikatif sebesar Rp400,27 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,41 miliar dialokasikan khusus untuk Program Transmigrasi. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung agenda Transformasi Transmigrasi yang menjadi fokus kementerian dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah menyiapkan lima program utama yang menjadi tulang punggung transformasi tersebut, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.
Program Trans Tuntas diarahkan untuk menyelesaikan persoalan aset dan legalitas lahan masyarakat transmigrasi. Trans Patriot berfokus pada penguatan kualitas SDM melalui pendampingan tenaga profesional di kawasan transmigrasi.
Adapun Trans Lokal bertujuan memperkuat layanan dasar masyarakat, sedangkan Trans Karya Nusantara ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan. Kolaborasi lintas sektor dan daerah akan diperkuat melalui program Trans Gotong Royong.
Target Sertifikasi Lahan dan Bantuan Warga
Melalui anggaran yang tersedia, Kementerian Transmigrasi menargetkan sejumlah capaian yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satu target utama adalah fasilitasi sertifikasi tanah transmigrasi bagi 12.568 penerima manfaat. Program ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sekaligus mendukung produktivitas ekonomi warga.
Pemerintah juga menargetkan penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada 1.202 kepala keluarga transmigran. Pada sektor sosial dan budaya, pembinaan direncanakan menjangkau 7.481 warga di berbagai kawasan transmigrasi.
Program tersebut akan berjalan beriringan dengan rehabilitasi fasilitas umum serta penugasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.
Meski demikian, Kementerian Transmigrasi mengakui kebutuhan anggaran ideal untuk menjalankan seluruh Program Transmigrasi 2027 mencapai Rp647,62 miliar. Artinya, masih terdapat selisih kebutuhan pendanaan yang cukup besar dibanding pagu yang tersedia saat ini.
DPR Dorong Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Rencana kerja Kementerian Transmigrasi mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendukung langkah transformasi kawasan transmigrasi yang tengah dijalankan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara optimal.
Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah akan membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan sekaligus memperluas manfaat program pembangunan kawasan transmigrasi.
Ke depan, Kementerian Transmigrasi berharap dukungan anggaran yang lebih besar dapat mempercepat revitalisasi kawasan, pengembangan lumbung pangan terintegrasi, serta pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar