Indonesia memasuki babak baru dalam diplomasi global. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026 dengan status Indonesia sebagai anggota penuh.
Prabowo tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Pemerintah menyebut kehadiran Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat peran dalam kerja sama multilateral sekaligus mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.
KTT tahun ini mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Salah satu sesi utama membahas tata kelola global yang inklusif dan penguatan multilateralisme.
Indonesia sendiri bukan baru bergabung tahun ini. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025, sehingga KTT 2026 berlangsung pada tahun kedua Indonesia sebagai anggota kelompok tersebut.
Lalu, apa arti keanggotaan itu bagi Indonesia?
Jawabannya tidak sesederhana memperoleh keuntungan ekonomi secara otomatis. BRICS merupakan platform kerja sama. Manfaatnya akan sangat bergantung pada seberapa jauh Indonesia mampu mengubah akses politik tersebut menjadi perdagangan, investasi, pembiayaan dan proyek konkret.
Dari Perdagangan hingga Pembiayaan Pembangunan
Salah satu peluang terbesar berada di sektor ekonomi.
BRICS menghimpun sejumlah perekonomian besar dan negara berkembang penting, termasuk China, India, Brasil, Rusia, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.
Bagi Indonesia, forum tersebut membuka ruang tambahan untuk memperluas hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota.
Pemerintah Indonesia bahkan telah mengidentifikasi sejumlah bidang yang ingin diperkuat melalui KTT kali ini, antara lain pangan, energi, pembiayaan pembangunan dan perdagangan.
Pembiayaan menjadi bagian menarik lainnya.
BRICS memiliki New Development Bank (NDB), bank pembangunan multilateral yang dibentuk untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Hingga kini, NDB telah menyetujui pembiayaan proyek bernilai puluhan miliar dolar AS di negara-negara anggotanya.
Keanggotaan BRICS karena itu dapat memperluas ruang Indonesia dalam menjajaki sumber pembiayaan pembangunan. Namun, keanggotaan tidak berarti Indonesia otomatis memperoleh pinjaman atau pendanaan NDB. Setiap pembiayaan tetap bergantung pada proyek, persyaratan dan proses persetujuan yang berlaku.
Pembayaran dengan Mata Uang Lokal Ikut Didorong
Ada pula peluang yang lebih dekat dengan transaksi perdagangan: sistem pembayaran lintas negara.
Menjelang KTT, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS bertemu di Mumbai pada 9–10 September. Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Bank Indonesia menyebut negara-negara BRICS mendorong penguatan penggunaan mata uang lokal serta konektivitas pembayaran lintas negara. Tujuannya antara lain membuat transaksi ekonomi dan keuangan antarnegara lebih efisien.
Bagi Indonesia, pengembangan mekanisme semacam ini berpotensi memperluas pilihan dalam melakukan transaksi perdagangan internasional dan mengurangi ketergantungan pada satu mata uang dalam transaksi tertentu.
Namun, hal tersebut bukan berarti BRICS telah menciptakan mata uang bersama pengganti dolar AS.
India pada KTT tahun ini juga mendorong pembahasan keterhubungan mata uang digital bank sentral antarnegara BRICS untuk mempermudah pembayaran lintas batas. Gagasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan politik.
Indonesia sendiri menyatakan akan mendorong aspek ekonomi dan inklusi keuangan dalam pertemuan BRICS.
Bukan Hanya Soal Uang
Nilai strategis BRICS bagi Indonesia juga berada di luar perdagangan dan investasi.
Kelompok tersebut menjadi salah satu forum bagi negara berkembang untuk mendorong perubahan tata kelola ekonomi dan keuangan internasional.
Menjelang KTT New Delhi, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS kembali menyerukan reformasi lembaga keuangan pembangunan global agar lebih representatif terhadap posisi negara berkembang.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyebut nilai terbesar BRICS bagi Indonesia terletak pada penguatan suara negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan.
Indonesia dengan demikian memperoleh satu meja diplomasi tambahan untuk membawa kepentingannya dalam isu perdagangan, pangan, energi, pembangunan dan reformasi lembaga internasional.
Posisi ini juga sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif.
Kementerian Luar Negeri menegaskan keterlibatan Indonesia di BRICS tidak dimaksudkan untuk memilih kubu. Indonesia tetap aktif di berbagai forum seperti G20, APEC dan organisasi internasional lainnya. Pemerintah bahkan memandang keterlibatan BRICS dan proses menuju Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai bagian dari diversifikasi strategis, bukan dua pilihan yang saling meniadakan.
Manfaat BRICS Tidak Datang Otomatis
Besarnya BRICS tidak berarti seluruh kepentingan anggotanya selalu sama.
Kelompok ini terdiri atas negara dengan sistem politik, struktur ekonomi dan kepentingan geopolitik yang sangat beragam. China dan India, misalnya, memiliki kepentingan strategis masing-masing, sementara Rusia dan Iran menghadapi hubungan yang berbeda dengan negara-negara Barat.
Perbedaan tersebut membuat kesepakatan konkret di dalam BRICS tidak selalu mudah dicapai. KTT tahun ini pun berlangsung di tengah konflik geopolitik dan perbedaan kepentingan antaranggota.
Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia di BRICS seharusnya bukan sekadar kehadiran di KTT.
Manfaat yang lebih nyata akan terlihat jika keanggotaan tersebut menghasilkan akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia, investasi baru, proyek pembangunan, kerja sama teknologi, ketahanan pangan dan energi, serta sistem pembayaran lintas negara yang lebih efisien.
Indonesia kini sudah berada di dalam forum tersebut sebagai anggota penuh. Tantangan berikutnya adalah mengubah posisi diplomatik itu menjadi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan di dalam negeri.
Komentar