Frame Daily, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani kini mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram, melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga gabah yang berada di atas HPP memberikan ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani sehingga mendorong semangat meningkatkan produksi padi.
"Saat ini rata-rata harga gabah kering panen (GKP) berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram," kata Ketut Astawa di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan, sementara stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dilakukan melalui berbagai kebijakan pangan.
Harga Gabah Naik, Petani Diuntungkan
Ketut menjelaskan penguatan harga gabah menjadi salah satu indikator positif bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Bapanas mencatat indeks harga yang diterima petani padi telah menembus angka 149, seiring menguatnya harga gabah di tingkat petani.
"Tentu ada sisi positif. Sisi positifnya apa? Petani kita lagi bahagia. Kalau kita ingin menjadi negara produsen beras, ingin swasembada, tentu ini sisi positif karena harganya nyaman bagi petani untuk terus berproduksi," ujarnya.
Meski demikian, Bapanas mengakui kenaikan harga gabah memiliki keterkaitan dengan harga beras. Karena itu, pemerintah terus menjaga agar harga beras di tingkat konsumen tetap berada dalam batas kewajaran melalui berbagai instrumen stabilisasi.
BPS Catat Kesejahteraan Petani Terus Meningkat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi hingga Juni 2026 mencapai 149,65, menjadi level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Secara rata-rata tahunan, indeks tersebut meningkat dari 104,99 pada 2021 menjadi 110,42 pada 2022, 127,26 pada 2023, 135,99 pada 2024, dan 141,31 pada 2025, mencerminkan tren peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat 127,65, sedangkan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mencapai 114,65, salah satu yang tertinggi sejak Maret 2024.
Pemerintah Jaga Keseimbangan Harga Beras
Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
"Kalau satu keluarga ada tiga orang saja, berarti sekitar 90 juta lebih masyarakat sudah kita bantu melalui program bantuan pangan. Ini untuk meringankan masyarakat yang membutuhkan," kata Ketut.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat dicapai secara berkelanjutan.
Optimisme tersebut diperkuat proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memperkirakan produksi beras Indonesia berpotensi mencapai 38 juta ton, mencerminkan prospek positif sektor pangan nasional di tengah meningkatnya produktivitas pertanian.
Sumber: ANTARA, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan FAO.
Komentar