Even Diduga Diskriminatif Silent Disco di Bali, Koster: Tidak Benar

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan polemik silent disco di Canggu tidak seperti yang beredar. Simak fakta, hasil rapat Forkopimda, dan klarifikasinya.

Even Diduga Diskriminatif Silent Disco di Bali, Koster: Tidak Benar
Tangkapan layar even lari Silent Disco di Bali. (X)

Frame Daily, Denpasar – Polemik kegiatan silent disco yang digelar komunitas Warga Negara Asing (WNA) di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, mendapat klarifikasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster. Pemerintah Provinsi Bali memastikan informasi yang menyebut kegiatan tersebut bersifat eksklusif dan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terbukti berdasarkan hasil koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pernyataan itu disampaikan Wayan Koster di Denpasar, Selasa (29/7/2026), setelah memimpin rapat koordinasi yang melibatkan unsur Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Kejaksaan Tinggi Bali, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Kantor Imigrasi. Rapat tersebut digelar menyusul ramainya pemberitaan mengenai kegiatan silent disco bertajuk Silent Disco Run yang sempat menuai sorotan di media sosial.

Menurut Koster, hasil laporan dari berbagai instansi menunjukkan tidak terdapat komunitas WNA eksklusif di Bali sebagaimana isu yang berkembang. Ia juga menegaskan peserta Indonesia turut mengikuti kegiatan silent disco tersebut sehingga anggapan adanya pelarangan terhadap WNI dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau komunitas eksklusif menurut saya di Bali ini dulu pernah ada komunitas tempat tinggal (Kampung Rusia), ternyata itu sudah tidak ada lagi, nah sekarang juga tidak ada,” ujar Koster sebagaimana dikutip dari ANTARA.

baca juga: komunitas lari jadi gerakan nasional

Ia menambahkan, “Yang Silent Disco saya dapat laporan itu ternyata tidak seperti yang diberitakan, orang Indonesianya ada, jadi tidak benar kabar itu.”

Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi resmi pemerintah daerah setelah isu mengenai silent disco di Canggu ramai diperbincangkan dan memicu beragam respons dari masyarakat maupun komunitas olahraga.

Forkopimda Pastikan Situasi Bali Tetap Kondusif

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama aparat penegak hukum mengevaluasi berbagai isu yang berkaitan dengan aktivitas warga negara asing di Pulau Dewata. Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut kegiatan lari di Canggu, tetapi juga kondisi keamanan dan ketertiban secara menyeluruh.

Koster mengatakan laporan dari Kapolda Bali, Danrem, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Kepala BINDA Bali menunjukkan situasi keamanan daerah masih dalam kondisi aman dan kondusif. Menurutnya, dinamika yang berkembang di media sosial sering kali membentuk persepsi yang berbeda dibandingkan kondisi sebenarnya.

“Secara umum, dari hasil pembahasan kami, laporan dari Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kajati, Kabinda, itu secara umum kondisi Bali ini baik, kondusif, aman. Hanya memang kita harus bisa membedakan dinamika di media sosial yang menjadi banyak pertanyaan sehingga seakan-akan Bali ini sesuatu yang terganggu, sebenarnya tidak seperti itu adanya,” kata Koster.

baca juga: Selat Bali Diamuk Cuaca Buruk

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing tetap diperkuat. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi, termasuk pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Koster menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Polemik Bermula dari Viral di Media Sosial

Perbincangan mengenai kegiatan Silent Disco Run mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial menuding acara tersebut hanya diperuntukkan bagi warga asing dan membatasi partisipasi masyarakat lokal. Isu itu kemudian memicu kritik publik hingga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sejumlah media nasional, termasuk Kompas.com, Tempo, dan CNN Indonesia, melaporkan polemik tersebut berkembang akibat dugaan adanya pembatasan peserta berdasarkan kewarganegaraan. Informasi yang beredar kemudian memunculkan kekhawatiran mengenai munculnya ruang sosial eksklusif bagi warga asing di kawasan wisata Bali.

Setelah dilakukan penelusuran oleh pemerintah daerah bersama aparat terkait, dugaan tersebut tidak ditemukan dalam hasil evaluasi resmi. Pemerintah menilai informasi yang beredar perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pengamat pariwisata juga kerap mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memengaruhi citra destinasi wisata. Bali sebagai salah satu tujuan wisata internasional sangat bergantung pada persepsi keamanan, kenyamanan, dan keterbukaan bagi seluruh wisatawan.

Komunitas Lari Diminta Tetap Beraktivitas

Koster juga menanggapi kabar mengenai sejumlah komunitas lari yang memilih menghentikan kegiatan mereka setelah polemik tersebut mencuat. Menurutnya, langkah itu tidak perlu dilakukan selama aktivitas olahraga berlangsung sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

“Kan lari biasa saja boleh, tidak ada hal yang perlu dirisaukan sepanjang dia tidak mengganggu. Ini kan dilakukan pagi hari, kan tidak ada terganggu, biasa saja, kita-kita juga sering lari kan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Apalagi, sport tourism atau wisata olahraga menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan untuk memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

baca juga: Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi

Pemerintah juga mengingatkan seluruh penyelenggara kegiatan publik, baik yang melibatkan warga Indonesia maupun warga negara asing, agar mematuhi ketentuan hukum, menghormati budaya lokal, serta menjaga keterbukaan dalam pelaksanaan acara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi diskriminatif yang berpotensi memicu polemik.

Dengan hasil koordinasi lintas instansi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak terdapat komunitas WNA eksklusif maupun praktik diskriminasi dalam kegiatan Silent Disco Run sebagaimana isu yang sempat viral. Pemerintah memastikan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing tetap berjalan, sekaligus menjaga Bali tetap aman, kondusif, dan terbuka sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Ditulis oleh Irianto Susilo

Komentar