Frame Daily, Jakarta - Empat WNI disandera Somalia yang merupakan awak KM Honour 25 hingga kini belum berhasil dibebaskan meski telah lebih dari tiga bulan berada dalam penyanderaan kelompok perompak. DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) lintas kementerian dan lembaga agar proses negosiasi serta upaya penyelamatan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Kondisi para awak kapal terungkap melalui rekaman video yang diterima pihak keluarga. Dalam rekaman tersebut, empat awak kapal asal Indonesia bersama kru berkewarganegaraan lain tampak berada di atas geladak kapal di bawah pengawasan kelompok bersenjata.
Kapten KM Honour 25, Azhari Samadikun, pelaut asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengatakan kondisi para awak kapal semakin memprihatinkan. Menurutnya, keterbatasan makanan dan air bersih membuat mereka bergantung pada pasokan yang diberikan para perompak.
Azhari juga menyampaikan harapannya agar upaya pembebasan segera membuahkan hasil. Ia mengaku para awak kapal masih menunggu kepastian mengenai proses penyelamatan yang sedang diupayakan.
DPR Desak Pembentukan Satgas Khusus
Menanggapi kasus empat WNI disandera Somalia, anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap upaya penyelamatan para korban yang disandera bersama 15 awak kapal berkewarganegaraan asing.
Menurut Syamsu Rizal, Komisi I DPR terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta Atase Pertahanan di luar negeri untuk membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam proses penyelamatan.
"Kami meminta pemerintah, TNI, dan Kementerian Luar Negeri segera membentuk task force agar seluruh proses negosiasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara terukur," ujar Syamsu Rizal di Makassar, Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan, rekaman video kondisi para sandera juga telah diperlihatkan dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI sebagai bahan pertimbangan untuk mempercepat penanganan. Negosiasi Masih Menghadapi Kendala
Menurut keterangan Syamsu Rizal, proses pembebasan para sandera masih menghadapi sejumlah hambatan. Hingga kini, identitas maupun jalur komunikasi dengan pimpinan kelompok perompak disebut belum dapat dipastikan sehingga proses negosiasi berjalan tidak mudah.
Selain itu, lokasi penyanderaan dilaporkan terus berpindah di perairan Somalia sehingga menyulitkan pemantauan oleh pihak berwenang.
Informasi mengenai nilai tebusan yang beredar juga belum dapat diverifikasi. Syamsu Rizal mengatakan angka yang beredar bervariasi, mulai dari US$2 juta, US$5 juta, hingga US$10 juta, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang menangani proses negosiasi.
Menurut Syamsu Rizal, perusahaan pemilik kapal juga disebut menghadapi keterbatasan kemampuan finansial apabila tuntutan tebusan benar-benar diajukan dalam jumlah besar.
Pemerintah Terus Lakukan Koordinasi
Kasus pembajakan KM Honour 25 kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di jalur pelayaran sekitar Teluk Aden dan Tanduk Afrika, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kawasan rawan pembajakan kapal meskipun patroli maritim internasional terus dilakukan.
DPR menyatakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI, dan instansi terkait masih berlangsung untuk mengupayakan pembebasan para sandera. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada perkembangan resmi mengenai proses negosiasi maupun waktu pembebasan empat WNI tersebut.
Komentar