Frame Daily, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Temuan tersebut mencuat setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi lapangan terhadap ratusan titik calon SPPG yang tercatat dalam sistem. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian lokasi yang terdaftar tidak memiliki bangunan fisik yang dapat digunakan sebagai dapur MBG. Bahkan sejumlah titik disebut berada di area persawahan, hutan hingga pemakaman.
Charles menilai kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius dan perlu ditangani secara menyeluruh.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut agar tata kelola program strategis nasional itu tetap berjalan sesuai tujuan.
DPR Minta Penegakan Hukum Dilakukan Menyeluruh
Charles menyatakan temuan ratusan titik SPPG yang tidak memiliki bangunan fisik tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata.
Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut mengindikasikan adanya praktik yang terstruktur sehingga membutuhkan investigasi mendalam dari aparat penegak hukum.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Charles meminta seluruh pelaku yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meyakini pengusutan perkara ini berpotensi mengungkap keterlibatan pihak lain di luar nama-nama yang telah lebih dulu diperiksa.
Komisi IX DPR, kata dia, mendukung penuh langkah Kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya untuk membuka perkara tersebut secara transparan dan akuntabel.
Temuan SPPG Fiktif Gegerkan Cilacap
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap menemukan sekitar 100 titik calon SPPG yang diduga tidak sesuai dengan data pengajuan.
Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkapkan bahwa dari lebih dari 300 titik yang terdaftar, sekitar sepertiganya bermasalah setelah dilakukan verifikasi langsung ke lapangan. Beberapa lokasi bahkan tidak memiliki bangunan sama sekali.
Ammy menyebut sejumlah titik berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas pelayanan MBG, mulai dari area hutan, lahan persawahan hingga kawasan pemakaman. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik penyalahgunaan data dalam proses pendaftaran titik SPPG.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama tim terkait melakukan evaluasi terhadap data yang ada dan menutup sementara pendaftaran titik baru untuk memastikan validitas seluruh lokasi yang diajukan.
Pengawasan Program MBG Diminta Diperketat
Kasus dugaan SPPG fiktif kembali memunculkan tuntutan agar pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis diperkuat.
Program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah itu mengelola anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Karena itu, akurasi data serta verifikasi lapangan dinilai menjadi aspek penting untuk mencegah penyimpangan.
Charles menegaskan pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan pelaku utama. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sehingga kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga.
Ia berharap proses hukum dapat mengungkap fakta secara terang sehingga tata kelola program pemenuhan gizi nasional menjadi lebih transparan, profesional, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola serta memastikan seluruh SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pengusutan terhadap dugaan penyimpangan tersebut, DPR berharap pelaksanaan MBG dapat kembali fokus pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Komentar