Frame Daily, Jakarta - Arab Saudi menegaskan hak membela diri dan melindungi kedaulatannya setelah serangkaian serangan milisi Houthi dari Yaman melukai 13 warga sipil di sejumlah wilayah kerajaan. Pemerintah Arab Saudi menyebut keamanan, keutuhan wilayah, dan kemampuan pertahanan sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Kabinet yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Selasa, 15 September 2026. Menurut laporan kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), rapat itu menghasilkan penegasan sikap kerajaan terhadap meningkatnya ancaman serangan Houthi.
Kabinet Arab Saudi mengecam serangan yang disebut sebagai tindakan tercela dan disengaja terhadap warga sipil serta objek sipil. Pemerintah kerajaan menilai serangan tersebut mengancam keselamatan masyarakat dan fasilitas penting yang berada di wilayahnya.
“Keamanan Arab Saudi, keselamatan wilayah dan sumber dayanya merupakan prinsip tegas yang tidak dapat dikompromikan,” demikian pernyataan Kabinet yang dikutip SPA, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Selasa (15/9).
Serangan Houthi Lukai 13 Warga Sipil
Ketegangan antara Arab Saudi dan milisi Houthi meningkat setelah serangan yang menyasar sejumlah kawasan di bagian barat daya kerajaan. Juru Bicara Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, Turki Al-Maliki, menyampaikan bahwa 13 warga sipil terluka akibat serangan tersebut.
Menurut keterangan Al-Maliki, serangan Houthi menargetkan wilayah Khamis Mushait, Abha, dan Taif. Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah barat daya Arab Saudi yang memiliki kepentingan strategis bagi keamanan nasional kerajaan.
Informasi mengenai jenis persenjataan yang digunakan, tingkat kerusakan objek sipil, serta kondisi terkini para korban tidak dirinci dalam laporan ANTARA. Jumlah korban tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Arab Saudi kembali menyampaikan pernyataan tegas mengenai hak pertahanan diri.
Kabinet juga menyatakan bahwa kerajaan memiliki hak yang sah untuk melindungi kedaulatan, warga negara, penduduk, serta objek vitalnya. Hak tersebut, menurut pemerintah Arab Saudi, dijalankan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
Konflik Yaman Terus Memicu Ketegangan
Peningkatan serangan Houthi berlangsung ketika kelompok tersebut memperluas kendalinya atas garis pantai Laut Merah di Yaman. Wilayah yang disebut dalam laporan termasuk Pulau Mayyun, yang terletak di kawasan strategis Selat Bab el-Mandeb.
Penguasaan wilayah pesisir tersebut memiliki arti penting dalam dinamika konflik Yaman karena kawasan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb merupakan jalur strategis bagi aktivitas pelayaran internasional. Perkembangan itu turut menjadi perhatian dalam konteks keamanan regional.
Konflik Yaman telah berlangsung sejak Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sejumlah provinsi pada September 2014. Peristiwa tersebut mendorong koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi militer pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Sikap terbaru Kabinet Arab Saudi menunjukkan bahwa kerajaan tetap menempatkan perlindungan wilayah dan penduduk sebagai prioritas di tengah eskalasi konflik. Pemerintah belum menyampaikan rincian mengenai langkah militer atau diplomatik lanjutan sebagai tanggapan atas serangan Houthi tersebut.
Komentar