Frame Daily, JAKARTA – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mendesak penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap Bandara Internasional Riyadh, Arab Saudi, yang dilaporkan menewaskan 13 orang dan melukai 320 lainnya pada 10–11 Oktober 2026. PBB meminta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas serangan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional.
Desakan itu disampaikan Türk pada Senin (12/10/2026), menyusul serangkaian serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi terhadap bandara-bandara di Arab Saudi. Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa, melukai ratusan orang, serta merusak infrastruktur penerbangan sipil.
Türk menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan berulang yang menimbulkan dampak serius terhadap warga sipil, termasuk warga negara asing. Ia secara khusus menyoroti serangan terhadap bandara utama Riyadh yang dinilainya mengkhawatirkan.
“Saya sangat prihatin atas serangan berulang yang dilakukan kelompok Houthi terhadap bandara-bandara di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir, yang telah menewaskan dan melukai puluhan warga Arab Saudi dan warga negara asing, khususnya serangan mengerikan kemarin terhadap bandara utama Riyadh,” kata Türk, sebagaimana diberitakan ANTARA, Selasa (13/10/2026).
PBB menegaskan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelidikan diperlukan untuk mengungkap rangkaian kejadian, memastikan pihak yang bertanggung jawab, serta menilai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
PBB Soroti Pelanggaran Hukum Humaniter
Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) itu mengingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam menilai tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
Türk meminta agar dugaan pelanggaran tidak hanya diselidiki terhadap satu pihak, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Menurut dia, pertanggungjawaban harus diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Serangan-serangan ini dan dugaan pelanggaran lainnya oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini harus diselidiki, dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya proses penyelidikan yang dapat mengungkap fakta dan menentukan tanggung jawab berdasarkan bukti. Tuduhan terhadap pihak tertentu tetap perlu diuji melalui mekanisme yang kredibel sebelum kesimpulan hukum ditetapkan.
Dalam hukum humaniter internasional, prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang berperang membedakan warga sipil dan sasaran militer. Prinsip proporsionalitas juga melarang serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian terhadap warga sipil secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan.
Serangan Picu Korban Jiwa dan Kebakaran
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan ANTARA, Bandara Internasional Riyadh menjadi sasaran serangan berulang pada 10 dan 11 Oktober 2026. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi melaporkan serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya.
Pada 11 Oktober, serangan berikutnya dilaporkan menewaskan satu orang dan menyebabkan 11 orang lainnya terluka. Dengan demikian, jumlah korban dari kedua insiden tersebut mencapai 13 orang meninggal dunia dan 320 orang mengalami luka-luka.
Serangan itu dilaporkan mengenai dua terminal penumpang dan memicu kebakaran. Kerusakan pada fasilitas bandara sipil menjadi perhatian karena lokasi tersebut digunakan oleh masyarakat untuk perjalanan domestik maupun internasional.
Meski demikian, informasi yang tersedia belum merinci identitas seluruh korban, tingkat kerusakan fasilitas, maupun hasil penyelidikan independen mengenai setiap serangan. Rincian mengenai metode serangan dan bukti yang menghubungkan pelaku juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari otoritas berwenang.
PBB Serukan Deeskalasi Konflik
Türk mengingatkan bahwa dampak konflik terhadap warga sipil tidak hanya dirasakan di Arab Saudi, tetapi juga di Yaman. Permusuhan yang berlanjut dinilai berpotensi memperbesar penderitaan masyarakat tanpa memberikan kepastian mengenai kapan konflik akan berakhir.
“Selain kewajiban untuk menghormati prinsip pembedaan dan proporsionalitas, semua pihak harus senantiasa berupaya melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional. Saya menyerukan kepada mereka untuk meredakan ketegangan dan mencegah bencana lebih lanjut,” kata Türk.
Seruan tersebut menempatkan perlindungan warga sipil sebagai agenda mendesak di tengah meningkatnya ketegangan regional. Upaya meredakan konflik dinilai penting untuk mencegah bertambahnya korban dan kerusakan terhadap fasilitas yang digunakan masyarakat.
PBB juga menekankan pentingnya penyelidikan atas dugaan pelanggaran oleh semua pihak. Penegakan pertanggungjawaban diharapkan dapat mendukung
Komentar