Frame Daily, jakarta - Pelaksanaan komitmen iklim menjadi ujian berikutnya bagi diplomasi lingkungan Indonesia. Pernyataan dalam wawancara Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa fase penyampaian janji kepada dunia internasional perlu beralih menuju pelaksanaan.
Arah tersebut juga tercermin dalam persiapan Indonesia menuju COP31 di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyatakan forum tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan implementasi komitmen iklim Indonesia.
Namun, implementasi tidak cukup dinilai dari pernyataan atau kehadiran delegasi dalam forum internasional. Pemerintah perlu menunjukkan program yang dijalankan, target yang hendak dicapai, pendanaan, serta indikator untuk mengukur hasilnya.
Target perlu diterjemahkan menjadi hasil
Komitmen iklim perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dipantau. Informasi mengenai target, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, dan capaian menjadi dasar untuk menilai apakah program berjalan sesuai rencana.
Data iklim juga perlu transparan agar perkembangan dapat diperiksa oleh publik dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengumumkan pengembangan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim sebagai platform data untuk mendukung pencapaian target kontribusi iklim Indonesia.
Sistem data semacam itu dapat membantu evaluasi apabila informasi yang dicatat lengkap, konsisten, dan dapat digunakan untuk mengukur hasil program.
Koordinasi antarsektor menjadi tantangan
Kebijakan iklim berkaitan dengan energi, kehutanan, transportasi, industri, dan penggunaan lahan. Karena itu, konsistensi diplomasi perlu diikuti koordinasi kebijakan di dalam negeri.
Pemerintah perlu menjelaskan program prioritas yang akan dijalankan, bagaimana pembiayaannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan evaluasi. Tanpa kejelasan tersebut, publik akan kesulitan menilai apakah komitmen internasional telah menghasilkan perubahan nyata.
Tantangan berikutnya adalah menunjukkan kemajuan yang dapat diukur. Ukuran itu penting agar implementasi tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menjadi bagian dari akuntabilitas kebijakan.
Komentar